Caplok Tanah Warga, Kadis PU Matim Dipolisikan

floressmart.com- Kerja-kerja pemerintah seperti membangun jalan dan infrastruktur lain yang bersinggungan dengan tanah milik orang tak lantas mengabaikan etika artinya sebelum proyek berjalan minta ijin dulu sama pemilik tanah.

Namun di Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur punya cerita lain. Everson Rada,seorang guru PNS memolisikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum setempat dengan tuduhan secara sepihak membangun jalan Aspal di atas tanah milik Everson yang berlokasi di Wae Reca Kecamatan Borong.

Akibat pembangunan jalan raya jenis Lapisan Penetrasi (Lapen) jurusan Wae Reca-Lehong itu, Everson kehilangan sebanyak 2.100 m2 dari total luas tanah sebesar 23.300 m2. Tanah warisan dari mendiang ayah Everson bernama Sebastianus Tanus itu telah bersertifikat dengan nomor 24.10.04.03.1.00321 diterbitkan Badan Pertanahan Nasional tahun 2001.

Baca juga  Kontraktor Ungkap Kejanggalan Kasus Lando-Noa

“Sudah dilaporkan ke Polsek Borong. Kadis PU dan Kontraktor CV.Lalong Pau harus bertanggungjawab untuk masalah ini. Saya sendiri dan saksi-saksi sudah diambil keterangan pada Selasa,7 Januari 2016” Kata Everson kepada floressmart.com, Ahad, 10 Januari 2016.

Everson yang merupakan guru PNS di SMAN 2 Borong mengaku,persoalan tersebut sebenarnya sudah menggeliat sejak Juli 2015 saat proyek jalan aspal Wae Reca-Lehong mulai dikerjakan namun Dinas PU Matim acuh serta terkesan main kuasa lalu membongkar blokade.

Baca juga  Polisi Manggarai Gagalkan Pengiriman Tenaga Kerja Ilegal Ke Jakarta

“Saya dan keluarga dari Ruteng sudah pernah memblokade proyek itu dengan pagar agar tidak diteruskan. Masalahnya jelas, saya selaku pemilik tanah dan pemerintah Matim tidak pernah duduk bersama membicarakan ini” Ujarnya.

“Tanah saya yang sudah jadi aspal ribuan meter pak. Mereka sikat sepanjang 140 meter dengan lebar 15 meter. Dipakai tanpa seijin saya dan keluarga. Saya tanya sekarang sekiranya tanah kadis PU saya pakai sepihak apa dia berdiam diri saja?” Ujarnya mengandaikan.

Pria 34 tahun itu kini berharap pada aparat penegak hukum karena dia tau yang menjadi lawan dalam masalah tersebut adalah kekuasaan.

Baca juga  GMNI Unjuk Rasa Desak Penegak Hukum Usut Dugaan Korupsi RSUD Matim

“Jangan karena saya seorang PNS lantas saya mengalah saja dengan masalah ini. Membangun itu untuk kepentingan banyak orang tapi jangan mengorbankan orang lain. 2.100 meter per segi tanah saya lenyap begitu saja. Saya dan keluarga siap perkarakan ini” tegasnya.

Sementara itu Kadis Pekerjaan Umum Manggarai Timur Petrus Katas belum bisa dikonfirmasi terkait malasalah tersebut. Berkali-kali dihubungi tapi nomor selulernya tidak aktif. (jhs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beri rating artikel ini!