Politik Keibuan , Politik Empati

floressmart.com- MENGAWALI tugas sebagai Ketua Tim Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Manggarai (PKK), Yeni Veronika Deno, istri Bupati Manggarai (2016-2021) DR Kamelus Deno, SH, MH, merefleksikan bahwa banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan dalam lima tahun ke depan.

Gerakan “politik keibuan” yang berkomunitas dalam PKK disebut perlu naik kelas  menjadi gerakan politik keibuan yang lebih menyasar karya-karya konkret di tengah pekerjaan rumah yang tersisa di antaranya program afirmasi kesejahteraan ibu dan anak dan peningkatan ekonomi serta ketahanan pangan keluarga-keluarga terpinggir di Manggarai.

Seperti dirilis floressmart.com (21 Februari 2016), Yeni menegaskan,  PKK Manggarai harus bergiat dalam marwah sebagai motor penggerak yang menumbuhkan, menghimpun, mengarahkan, dan membina keluarga-keluarga di Manggarai menuju kesejahteraan dan kemandirian.

Untuk itu, revolusi mental dan penguatan kapasitas di tubuh gerakan PKK wajib membumi. Lima tahun ke depan perlu terobosan-terobosan penting di antaranya penguatan kapasitas kader seperti advokasi pendidikan anak, pelatihan keterampilan, penyertaan modal, dan pendampingan usaha yang tentu akan didukung Pemda dan pengusaha lokal.

Yeni Veronika Deno pada periode 2010-2015 terpaksa tidak terlibat aktif dalam Gerakan PKK Manggarai karena kesibukan studi hukum di Universitas Nusa Cendana Kupang yang digeluti dan politik kontestasi calon legislatif di Partai Amanat Nasional.

Dalam susunan kepengurusan per Agustus 2015 pun, nama Yeni Veronika Deno nihil sebab beliau sudah menjadi anggota DPRD NTT di Kupang. Tampak dalam susunan pengurus di antaranya Drs Christian Rotok (pembina), Hendrika Rotok (Ketua), Maria GD Bero (Waka 1), dan Carolina Mitak (Waka 2).

Studi hukum dan laku politik di DPRD membuatnya seolah-olah sebagai pelaku luar (outsider) yang kurang menyediakan cukup waktu panjang untuk melakukan “revolusi mental” yang seharusnya dirajut bersama dalam aneka program bermanfaat dan berarti pada Gerakan PKK Manggarai.

Hendrika Rotok dalam Memory Ketua Tim Penggerak PKK Manggarai 2010-2015 (PKK Manggarai: 2015), membeberkan rekaman-rekaman penting soal kiprah politik keibuannya selama memimpin  Tim Penggerak PKK selama 10 tahun terakhir.

Baca juga  Menjadi Garda Selibat,Mungkinkah?

Ia mengakui, PKK Manggarai sebagai mitra kerja pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah panjang pada proyek gerakan yakni perbaikan kualitas sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan keluarga-keluarga di Manggarai.

Hendrika menambahkan, meski harapan yang ingin dirajut selama sepuluh tahun sudah diusahakan namun toh masih banyak kekurangan. “Harus diakui pula bahwa ada perubahan-perubahan yang menunjukan kemajuan walaupun kecil, ” ucap Hendrika.

Baginya, gerakan PKK itu kerja kolektif, bukan semata penonjolan kecerdasan dan kisah individu yang politis, karena  gerakan PKK itu komunitas kebersamaan “politik keibuan.”

Sasaran advokasi Gerakan PKK Manggarai adalah keluarga-keluarga dengan locus Manggarai, dengan tujuan cita-cita ideal berupa pembentukan keluarga-keluarga yang berbudi luhur, sehat sejahtera, maju mandiri, mengedepankan kesetaraan dan keadilan jender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Lantas, apa yang dilakukan untuk mewujudkan cita-cita itu? Advokasi kapasitas sumber daya manusia (pendidikan dan keterampilan praksis) di antaranya informasi pedagogi anak, kesehatan keluarga, pengelolaan pangan, keuangan rumah tangga, dan gerakan berbasis komunitas yang sesuai kultur dan situasi riil masyarakat Manggarai.

Data Gerakan PKK Manggarai 2010-2015 menyebutkan, beberapa penguatan kelompok advokasi pada beberapa kelompok sasar di antaranya kelompok sadar hukum (9 kelompok), kerja bakti (1809), rukun kematian (800), keagamaan (444), jimpitan (683), arisan (711), kejar paket A, B, dan C (15 kelompok), PAUD (54), UP2K PKK (1082), koperasi berbadan hukum (9), dan sebagainya.

Kegiatan-kegiatan ini tentu didasari Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui  Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan dalam konteks lokal Nusa Tenggara Timur. Dan angka-angka diatas patut dibaca pada beberapa pembingkaian kegiatan berupa penyuluhan, pelatihan, pemberdayaan kader, dan evaluasi program yang dilakukan gerakan ini.

Seperti yang terungkap dalam memoir Penjabat Ketua 2015 Jeanne D’Arc Mbua Jelamu bahwa advokasi PKK  berwujud penyuluhan dan penguatan kapasitas yang menyasar isu kekerasan domestik, advokasi perlindungan anak dan penjualan manusia, penyuluhan soal ketahanan pangan keluarga; tata halaman rumah tangga, dan tata keuangan domestik. ( cf. Jeanne D’Arc Mbua Jelamu, Penjabat Ketua 2015,Laporan Kegiatan PKK Manggarai 2015).

Baca juga  Polarisasi Kubu Politik Golkar NTT Pasca Penetapan Setya Novanto sebagai Tersangka Berimpilikasi pada Pilkada 2018

Politik Keibuan

Gerakan PKK Manggarai tidak saja perlu ditafsir keluar dari kotak tradisional, melainkan pada aspek yang lebih politis dan sosiologis sesuai kultur Manggarai yakni politik keibuan. Karena itu, gerakan tidak bisa disejajarkan dengan karya-karya Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bupati, Wakil Bupati, dan Sekertaris Daerah serta DPRD. PKK tentu memiliki marwah sendiri.

Gebrakan Gerakan PKK yang pelan bukan lantaran piranti juridis tidak mencukupi agar kelompok ini melaksanakan tugas secara maksimal, melainkan pada aspek kultur politik keakraban yang sudah terbangun dalam tradisi birokrasi di Manggarai.

Julia Kristeva, ilmuwan filsafat berdarah Bulgaria-Prancis menilai, posisi perempuan politik harus dikembalikan pada hukum keibuan (maternal law). Sebab, hukum keibuan jauh sudah berada melampaui kehadiran hukum positif dan tata peraturan. (cf., Interview, Julia Kristeva and Sigrid Weigel at the Haus der Kulturen der Welt, 08.03.2011)

Gagasan tubuh dan hukum keibuan, Julia Kristeva menjelaskan perempuan sebagai subyek aktif perubahan sosial. Sebab, tiap manusia memasuki dunia simbolik bahkan yang politis karena difasilitasi tubuh keibuan teristimewa pada umur nol sampai enam bulan.  Ibulah, kata Kristeva, yang menciptakan hukum dengan menciptakan keamanan rahim sebelum hukum para ayah berlaku.

Ibulah yang menentukan penemuan diri tiap persona sebagai subyek. Sentuhan, bahasa, pengetahuan diri, gestur, irama, nada, bahkan identitas politis sudah jauh ditentukan hukum ibu. Nah, dalam laku politik diskriminatif, peran ibu disurutkan menjadi sekadar peran rumah tangga yakni melahirkan anak (reproduksi).

Gerakan PKK patut dibawa dalam kaca mata birokrasi yang masih terpilah gender. Lantas, seolah-olah gerakan kaum ibu pasif, berjalan di tempat dan tradisional,  karena hanya dilihat dari kaca mata politik maskulin. Padahal, ibulah subyek aktif yang memproses penemuan identitas, seni, bahasa, politik, bahkan ilmu pengetahuan.

Dengan politik kesetaraan, peran keibuan bukan saja disempitkan pada proses melahirkan anak, sebab para ayah pun bisa berperan sebagai ibu (maternal role). Tanpa peran keibuan yang kuat birokrasi pemerintahan akan berjalan pincang. Karenanya, penguatan Gerakan PKK bukan saja soal anggaran, program-program yang sifatnya politis, melainkan menggagas kekuatan politik keibuan.

Pembangunan Empatik

Baca juga  Tentang Segelas Kopi, Obrolan Politik, Dan Topeng Sosial

Pendapat ini menarik ketika disandingkan curahan hati mantan Bupati Manggarai dua periode Christian Rotok dalam Film Dokumenter Jejak Bhakti Credo (Kominfo Manggarai 2015), bahwa peran Gerakan PKK sangat krusial dalam proses pembangunan. Misalnya saja, pembukaan akses jalan ke Kampung Lia yang terpencil karena desakan Hendrika Rotok. Sebab, sang istri merasakan langsung sebagai orang dalam soal betapa susahnya akses jalan ke desa terpencil itu.

“Bapak, saya sedang berada di puncak (Kampung Lia) yang tidak mungkin bapak buka jalan,” tutur Rotok. Kutipan ini menjelaskan kegiatatan Sang Istri Ibu Hendrika dengan Komunitas PKK Manggarai  yang sedang bergiat di Kampung Lia. Ibu Hendrika menemukan, minimnya akses jalan membuat warga Lia terisolir. Dia pun mendorong Bupati untuk melakukan upaya segera dan konkret. Kemudian, jalan ke Puncak Lia pun dibuka.

“Sampai-sampai masyarakat bilang, kami tidak butuh Bupati. Kami butuh ibu bupati, ” ujar Rotok. Kisah yang berpesan bahwa peran istri dan komunitas PKK dalam pembangunan yang pro kaum terpinggir tidak bisa dipandang sebelah mata saja dalam sepuluh tahun terakhir.

Peran politik keibuan di Manggarai melalui Gerakan PKK pun tidak harus dibaca dalam kisah besar program-program politis, melainkan peran yang acapkali tak kelihatan, sederhana, penuh keterlibatan dan kebersamaan, membumi dan mengedepankan empati, dan memperlihatkan politik hati dan solusi membumi. Jelas, kesuksesan para bapak di birokrasi tidak terlepas dari kehadiran “para tangan tak kelihatan” itu. Dan sepuluh tahun laku dan peran itu sudah menampakan diri.

Gerakan PKK bukan sebuah cerita besar politis melainkan politik keibuan empatik yang akrab dengan komunitas berkebudayaan Manggarai. Tentu, dalam lima tahun ke depan PKK Manggarai akan melakukan perannya secara maksimal dengan semangat politik keibuan dalam 10 advokasinya di Nusa Lale ini. ***

 

 

Beri rating artikel ini!
Tag: