Kisruh “Aspirasi” DPRD Manggarai, Ini Jawaban Pemerintah

floressmart.com—Pemerintah Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur mengurangi Pagu RAPBD 2017. Itu dilakukan setelah KUA PPAS sebagai embrio APBD 2017 ditetapkan pemerintah bersama DPRD.

“Dikurangi Pagunya dari Rp 1.256.454.228.219 triliun rupiah menjadi Rp 1.117.148.627.269. Kurangnya sebesar Rp 139.305.600.950 miliyar rupiah” Terang sekertaris Daerah Manseltus Mitak kepada wartawan di ruang kerjanya, Sabtu 19 November 2016.

Dijelaskan Sekda Setus,  Pagu indikatif itu terpaksa dikurangi menyusul adanya publikasi Dirjen Perimbangan Keungan Kemenkeu melalui informasi transfer daerah belum lama ini.

Baca juga  Ada Peti Mati dan Salib Di Demo Privatisasi Pantai Pede

Selain itu kata Sekda Setus, perubahan prediksi RAPBD 2017 juga dipicu beberapa hal yang terjadi ditingkat lokal selepas penetapan KUA PPAS yakni adanya perubahan organisasi perangkat daerah, perubahan asumsi pendapatan serta kekurangan Pagu.

Namun selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD), ia optimis Pagu perubahan yang sudah dikirim ke lembaga DPRD tidak berpengaruh signifikan karena masih ada proses penggodokan ditingkat komisi sebelum APBD 2017 ditetapkan.

“Disana akan kita sinkronkan lagi dengan skala keutamaan kebutuhan, termasuk aspirasi DPRD yang prioritas. Memang ada perubahan plotingan kegiatan yang sudah kita buat sebelumnya. Saya harap semua pihak terima ini,” Ungkapnya.

Baca juga  Sengketa Pilkada Manggarai Disidang Besok

Disaat yang sama Sekda Mitak mengaku telah menerima surat keberatan dari DPRD terkait pengurangan Pagu Indikatif itu.

“Surat keberatan yang dilayangkan DPRD sudah saya terima dua jam lalu dan kita sedang proses surat balasanya. Prinsipnya pemerintah dan DPRD membahas Pagu indikatif terbaru dengan alasan-alasan tadi,” Kata Mitak.

DPRD “Ngambek”

Seperti diberitakan,  perubahan Pagu indikatif ini membuat lembaga DPRD Manggarai meradang. Para wakil rakyat itu murka karena seluruh Pokok Pikiran (Pokir) DPRD selama tahun 2016 dicoret dari dokumen RAPBD 2017.

Baca juga  Bupati Deno: Mutasi Pejabat Eseleon II Dilaksanakan Bulan Ini

Buntut kisruh Aspirasi DPRD ini membuat para wakil rakyat itu tidak mau melakukan rapat tingkat komisi bersama pemerintah. Aksi “mogok” rapat berlangsung selama tiga hari padahal batas akhir rapat komisi bersama pemerintah sudah dekat yakni tanggal 22 November 2016. (js)

Tag: