Politik “Jinak-Jinak Merpati”

Floressmart.com– Adalah sebuah peribahasa klasik dalam bahasa Indonesia. Peribahasa itu muncul karena perilaku burung merpati (Latin: columbia livia). Perilaku merpati tampak jinak, tetapi sesungguhnya sangat susah ditangkap.

Dalam romantika percintaan kaum muda, peribahasa “jinak-jinak merpati” ini sangat akrab ketika sedang pendekatan atau “pedekate”.

Pada saat “pedekate”tersebut, seorang pria dan wanita kelihatan akrab, ramah dan luwes. Ketika pria/wanita mengungkapkan perasaan cintanya, ternyata perasaan itu tidak ditanggapi serius. Seorang pria/wanita yang didekati itu malah “jual mahal” atau malah menolak ungkapan perasaan itu secara halus (eufemistis).

Dalam “kamus” kaum muda, peribahasa “jinak-jinak merpati” bisa berarti pemberi haparapan palsu alias “php”.

Politik Pencitraan

Tidak hanya dalam romantika kaum muda, dalam belantika politik pun peribahasa “jinak-jinak merpati” masih sangat relevan apabila publik melihat laku politik para elite politik. Pada konteks Pilkada atau Pilgub, para elite politik mulai mendekati atau “pedekate” masyarakat atau pemilih (voter). Mereka turun dari singgasananya dengan memberikan aksen ramah dan solider. Politisi seperti ini sontak berubah menjadi seorang yang paling dermawan dengan berbagai aktivitas karitatif (jangka pendek).

Aktivitas karitatif berupa pemberian bantuan (jangka pendek) di jelang Pilkada atau Pilgub terbaca sebagai politik pencitraan. Persis sama dengan “politik gastronomi” yakni ketika politisi makan ubi, naik motor, duduk di gubuk masyarakat, dll, lalu fotonya disebar di berbagai media sosial. Sebagai bagian pencitraan politik, tindakan itu bukan spontanitas, melainkan upaya meraih simpati masyarakat.

Baca juga  Romantisme Politik Pilkada

Dalam politik pencitraan, para politisi memakai topeng. Wajah mereka yang angkuh, kasar, korup dan (bahkan) blo’on ditutupi dengan kosmetik tindakan karitatif. Politisi yang pernah melakukan korupsi, pemerasan, pembodohan dan kekerasan terhadap masyarakat tiba-tiba berlaku bagai pahlawan untuk membebaskan masyarakat dari berbagai soal. Kemunafikan ini adalah bagian dari skema pencitraan politik.

Pencitraan politik bertujuan mendapatkan kumulatif efek (cumulative effect) dari masyarakat atas berbagai akrobat politik di jelang Pilkada atau Pilgub. Politisi merekayasa citra dan simbol untuk meraup simpati masyarakat dan pemilih. Citra dan simbol diproduksi dan diproliferasi dengan berbagai kampanye, media, aktivitas karitatif, tour, event-event kebudayaan, dll. Dengan pencitraan ini, seorang koruptor dan pemeras berubah jadi dermawan; seorang angkuh dan elitis berubah jadi peramah dan solider; seorang kebal hukum dan munafik berubah jadi bermoral dan beretika.

Dalam politik, pencitraan mungkin merupakan hal yang lumrah. Hal itu semacam theater politik yang mengubah perangai asli seorang aktor politik. Tujuannya adalah untuk menghibur masyarakat dan melupakan tabiat asli seorang politisi. Tetapi, mari kita ingat kata Mahatma Gandhi, “cowards never be moral”. Politik pencitraan adalah kepengecutan: sebuah tindakan penyangkalan diri.

Dalam bukunya berjudul Cowards: What Politicians, Radicals, And The Media Refuse To Say (2012), Glenn Beck dan Kevin Balfe menulis bahwa cowards priotize political correctness over the truth. Para politisi, dalam tindakan kepengecutannya, lebih memprioritaskan kepentingan politik kekuasaannya tinimbang kebenaran politik itu sendiri (:kebaikan bersama). Manipulasi kebenaran menjadi jalan emas menuju puncak kemenangan politik.

Baca juga  Merangkul Bumi (Persembahan untuk Peringatan Hari Bumi, 22 April)

Politisi menginginkan agar publik percaya bahwa semua bantuan karitatif jelang pemilu adalah bagian dari urusan kemanusian (humanisme), bukan pragmatisme politik. Politisi menginginkan agar publik percaya bahwa “aksi vandalisme hukum” adalah untuk membantu masyarakat dan pengusaha, bukan skenario politik. Politisi menginginkan publik percaya bawah potongan anggaran proyek dari tiap kontraktor (2,5 %, misalnya) adalah bukan pungli, melainkan biaya keamanan, et cetera. Politisi menginginkan publik percaya bahwa setiap manipulasi kebijakan bukan manipulasi kebohongan politik.

Sekali lagi, cowards never be moral! Benar kata Gandhi itu.

Tindakan Revolusioner
Goerge Orwell, seorang sastrawan, pernah menulis begini: “in a time of deceit, telling the truth is a revolutionary act”. Di musim Pilkada atau Pilgub, kebohongan politik dan “hoax politik” tumbuh bak cendawan di musim penghujan. Celakanya, mengutip Lenin, kebohongan yang diceritakan berulangan-ulang berubah jadi “kebenaran”. Kebohongan politik seolah-olah benar karena terus dibicarakan.

Kebenaran otentik kian paceklik. Karenanya, mengatakan kebenaran adalah sebuah tindakan revolusioner. Mengatakan kebenaran berarti menjadi lilin yang memberi terang dengan melelehkan diri sendiri. Cemoohan dan fitna pasti datang bertubi-tubi dari orang yang banyak menelan kebohongan publik.

Tetapi untuk seorang politsi otentik, mengatakan kebenaran berarti simpati. Bahwa publik mengharapkan seorang politisi yang bisa melampaui ego politik, yakni dengan mengatakan kebenaran. Kebenaran bagi seorang politisi adalah kepentingan masyarakat itu sendiri.

Baca juga  Imajinasi Seksual Politik Kita

Oleh karena itu, seorang politisi tidak perlu mengelabui masyarakat dengan berbagai akrobat politik pencitraan dan manipulasi kebijakan. Retorika seorang politisi mestinya bukan retorika “politik” melainkan suara dan aspirasi masyarakat.

Dalam diri seorang politisi mestinya ada pribadi yang revolusioner. Sebagai pribadi yang revolusioner, pikiran dan tindakan seorang juga revolusioner. Ia jujur terhadap diri sendiri dan masyarakat. Sebab, politisi itu lahir dan datang dari masyarakatnya sendiri, bukan dari dunia asing dan antah-berantah.

Karena itu, politisi tidak perlu menipu diri atau banyak melakukan pencitraan. Tidak perlu dandanan politik dengan kosmetik pencitraan yang memuakan. Sesungguhnya masyarakat sudah mengerti dan punya pilihan politik. Rasionalitas politik publik hanya berpihak pada politisi yang rasional dalam tindakan dan bervisi dalam kepemimpinan. Rasionalitas politik publik tidak terhanyut oleh rayuan sentimentil citra-citra politisi yang “jinak-jinak merpati”.

Atas pilihan rasionalitas itu, publik punya “musuh” sendiri (public enemy) dalam politik. Tabiat asli politisi yang angkuh, kasar, pemeras dan korup adalah musuh publik. Masyarakat sulit menerima musuh publik, meskipun ia tampak jinak. Memang atas moralitas publik, selalu ada ampun untuk musuh-musuh publik. Tetapi, mengutip John F. Kennedy, forgive your enemies, but never forget their names!!

Alfred Tuname
Penulis dan Esais

Beri rating artikel ini!
Tag: