Misalnya, jika si A bersama-sama si B menyiang di kebun si B, maka setelah itu si B bersama-sama si A akan menyiang di kebun si A. Pekerjaan pun menjadi mudah. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. “Ulu pukul wa’i padir, ujung pu’u pongo lobo”, kata orang Manggarai.
Dodo/Leko leles tampaknya belum akrab dalam politik. Tetapi, jika direkatkan dengan demokrasi, praktik politik dodo/leko leles bisa saja diwujud. Dasarnya adalah kesepatakan atau mufakat. Dengan mufakat, politik dodo/leko leles bisa menghindari keganasan politik akibat money politics, isu SARA, chaos, black campaign, et cetera. Bahaya keganasan politik seperti itu biasanya terjadi dalam Pilkada dengan karakteristik pemilih (voters) yang masih tradisional dan sangat terikat dengan adat-istiadat.
Tentu saja, politik dodo/leko leles tidak menghilangkan esensi demokrasi yang telah menjadi “the only game in town” di negeri ini. Politik dodo/leko leles tidak serta-merta menihilkan regulasi dan undang-undang pemilu yang menjadi tata demorkrasi yang teratur dan rigid. Semua itu tetap berlaku dan diikuti sebagaimana yang diatur oleh rezim politik negeri ini.
Politik dodo/leko leles hanyalah nilai budaya lokal (local genius) yang bisa dipraktikan untuk merayakan demokrasi. Bahwa, demokrasi dirayakan dengan “rasa” kemanggaraian. Sebagai nilai, politik dodo/leko leles tidak menginterupsi ataupun mereduksi proses politik prosedural Pilkada. Yang ada hanyalah kesepatakan komunitas-komunitas masyarakat adat yang menggunakan perangkat-perangkat nilai budaya dodo/leko leles dalam berdemokrasi sembari tetap menjalankan proses pemilihan yang telah diatur oleh undang-undang.
Politik seperti itu tampaknya mulai dikenal di Manggarai Timur. Disebutlah politik leko leles. Boleh jadi, mutatis mutandisucapaan the founding fathers, inilah “demokrasi yang mempertimbangkan budaya kemanggarai(timur)an”. Politik leko leles ini makin mencuat manakala masyarakat Manggarai Timur akan menghadapi Pilkada Serentak Tahun 2018.
