Kadis: Rehabilitasi Rumah dan MCK Dilanjutkan Tapi Listrik Gratis Tunggu Jawaban Gubernur

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Mangarai, Sipri Jamun. (Photo : Floressmart).

Floressmart— Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan pada tahun 2018 ini kembali melanjutkan program perbaikan rumah dan MCK (mandi cuci kakus) untuk masyarakat miskin.

“Tahun 2018 ini tidak sebanyak tahun 2017. Saya belum bisa pastikan jumlahnya berapa, karena masih menunggu konfirmasi anggaran dari pemerintah provinsi. Kita targetnya 700an kk miskin yang akan dibantu,” kata Kadis Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Sipri Jamun, Jumat 9 Februari 2018.

Baca juga  Paska Kebakaran ,Kemendagri Langsung Ganti Server SIAK Disdukcapil Manggarai

Selain rehabilitasi rumah, Pemkab Manggarai juga akan akan membangun 937 unit sarana MCK (mandi,cuci,kakus) individual di 49 desa. Jumlah ini lebih banyak dari tahun 2017, yakni 266 unit MCK tersebar di 28 desa.

“Untuk MCK individual tahun 2018 ini kita sudah pastikan jumlahnya 937 unit untuk MCK indivisual ditambah beberapa MCK komunal,” tambah jamun.

Baca juga  Terbongkar Rahasia,Istri Sewa Dua 'Eksekutor' Menghabisi Suaminya

Dengan demikian, kata Jamun, sejak tahun 2016, Dinas Perumahan, telah berkontribusi mengurangi lima dari 14 penciri kemiskinan, yakni perbaikan atap, lantai dan dinding, MCK serta elektrifikasi (penerangan) berupa pemasangan meteran listrik gratis bagi 1.100 KK miskin pada tahun 2016 lalu.

Hanya saja, program pemasangan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu terkendala regulasi menyusul terbitnya UU No 23 Tahun 2014, yang menyebabkan program ini jadi urusan kabupaten dan provinsi.

Baca juga  Atasi Masalah Sampah,Ini Terobosan Marsel Gambang

“Akibatnya, dana untuk pemasangan listrik gratis sebesar Rp 1,8 miliar rupiah pada tahun 2017 lalu tidak bisa dimanfaatkan dan terpaksa dikembalikan ke kas daerah,” imbuhnya.

Dikatakan Sipri Jamun, Pemda Manggarai masih menunggu surat persetujuan dari Gubernur NTT agar pemasangan listrik PLN bagi rumah tangga miskin menjadi urusan bersama.

“Tapi sampai sekarang belum ada jawaban padahal surat permohonan telah diterima gubernur NTT pada April 2017 lalu. Kita harapkan surat tersebut segera di respon untuk diproses lebih lanjut,”tutupnya. (js)

Tag: