Floressmart- Kedatangan tim terpadu yang terdiri dari pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dinas Lungkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) disambut unjuk rasa warga Desa Komodo, Kamis, 15 Agustus 2019.
Kericuhan sempat terjadi di gerbang masuk Kampung Komodo. Tim terpadu yang berniat ingin menyampaikan kajian atas rencana penutupan dan relokasi warga Kampung Komodo menjadi sasaran kemarahan ratusan warga.
Akbar, tokoh muda Desa Komodo, mengungkapkan warga Komodo menolak kedatangan tim terpadu dengan alasan apapun
“Saya tokoh muda di kampung ini, saya minta jika tim terpadu dukung penolakan penutupan dan relokasi warga kampung kami, tolong semua pakai baju kaos hitam ini ,”demikian Akbar sambil memamerkan baju kaos hitam bertuliskan ‘Tolak Penutupan Pulau Komodo’.
Aksi penghadangan dan yel-yel simbol penolakan rencana relokasi terus dikumandangkan. Tampak ibu -ibu dan anak sekolah ikut berorasi di lokasi itu. Negosiasi bersama perwakilan tokoh masyarakat setempat berlangsung panas.
Kepala Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) Lukita Awang dan Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi ,Asep Sugiharta, kewalahan dengan situasi yang tidak kondusif itu.
Dialog yang berlangsung lebih dari satu jam tak menemukan kata sepakat. Warga bersikeras menolak kehadiran tim terpadu dan menentang rencana relokasi warga Kampung Komodo.
Karena kedatangan mereka tak disambut, tim terpadu memutuskan untuk kembali ke posko Loh Liang Komodo dan melakukan rapat tertutup. Hingga berita ini diturunkan Direktur Pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi ,Asep Sugiharta belum berhasil di konfirmasi.
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Laiskodat, berencana membatasi jumlah wisatawan yang datang ke Taman Nasional Komodo (TNK) di Pulau Komodo dengan alasan konservasi untuk mencegah dampak pariwisata missal. Tidak hanya menutup Pulau Komodo, Gubernur Laiskodat juga hendak merelokasi warga Kampung Komodo ke pulau lain. (js)