Covid-19 Bikin Tamsil Urung Cair, Bupati Deno : Sabar ya

Bupati Manggarai Deno Kamelus diwawancara wartawan Rabu 22 April 2020. (Photo : floressmart).

Floressmart- Pemerintah Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur sebelumnya telah mengalokasikan Tambahan Penghasilan (Tamsil) pegawai pada tahun 2020 sebesar Rp19 miliar rupiah. Tidak hanya PNS, pegawai honorer dan THL, Tamsil juga diberikan kepada guru komite baik SD maupun SMP. Namun karena terjadi pandemi global Covid-19 uang tersebut urung dicairkan.

Bupati Manggarai Deno Kamelus, ketika diwawancara media ini menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan diawal masa tanggap darurat Covid-19 langsung merealokasi Dana Transfer Daerah termasuk Dana Insentif Daerah (DID) salah satu pos pembayarannya yakni tambahan penghasilan pegawai. Kemenkeu kata dia, sebelumnya menetapkan DID sebesar Rp39 miliar rupiah. Informasi yang diterima bupati, tidak hanya terjadi penundaan pencairan, DID juga mengalami pemotongan Rp5 mliar rupiah sehingga jumlah DID yang tadinya Rp39 miliar turun menjadi Rp34 milir rupiah sehingga mekanisme keuangan perlu digodok lagi. Akibatnya, kata Bupati Deno, informasi kapan uang itu turun masih menunggu petunjuk Pemerintah Pusat.

Baca juga  Lautan Massa Kampanye Akbar Gusti-Maria

“Salah satu sumber tranfer yang direalokasi oleh Kementerian Keuangan adalah DID (Dana Insentif Daerah) salah satu pos nya dialokasikan untuk tambahan penghasilan ASN. Saya dengar ada pemotongan Rp5 miliar rupiah berdasarkan PMK terbaru. Jadi mungkin nanti kita sesuaikan sebagai pertimbangan pemerintah daerah untuk mesti melihat kemungkinan-kemungkinan,” kata Bupati Deno Kamelus, Rabu 22 April 2020.

Bupati Deno berkata sebenarnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah merampungkan proses pelaporan dokumen keuangan dalam rangka pencairan DID Rp39 miliar rupiah tersebut namun karena ada pergeseran anggaran untuk penanganan Covid-19 membuat Pemerintah Daerah terpaksa menunggu arahan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat.

“Belum bisa cair karena belum ada persetujuan dari Menteri Dalam Negeri, karena prosesnya kita harus ajukan ke Mendagri kemudian Menpan juga di sana terlibat, di dana ada koordinasi kemudian ada rekomendasi yang akan mereka keluarkan lalu kemudian juga dari Kementerian Keuangan. Jadi kita sudah usulkan semua dokumen keuangan ke sana tapi sampai hari ini kita belum mendapatkan jawaban,” ujar dia.

Baca juga  Positif Rapid Test Pekerja Floresco Dikarantina di Borong

Ia mengaku sangat memahi keluhan yang disampaikan ASN terkait belum dibayarnya uang tambahan penghasilan sebab ASN menurut dia juga terkena imbas dari wabah corona karena kondisi tersebut membuat ASN kehilangan penghasilan lain seperti perjalanan dinas, honor dan uang lembur.

“Tapi saya optimis bahwa dalam waktu dekat mudah-mudahan itu bisa dijawab karena bagi saya walaupun teman-teman ASN berpenghasilan tetap tapi saya kira mereka juga mengalami dampak dari Covid-19 antara lain misalnya sekarang sudah tidak ada kerja lembur kemudian sudah tidak ada perjalanan dinas dan seterusnya. Saya minta teman-teman bersabar ya,” imbuhnya.

Baca juga  Rindu yang Jadi Nyata? Tentang Impian Kekuasaan Orang Cibal di Manggarai

21 miliar untuk penanganan Covid-19

Dihubungi terpisah, Kepala Badan Keuangan Kabupaten Manggarai Wilhelmus Ganggut menjelaskan dana untuk percepatan penanganan Covid-19 berdasarkan re-focusing dan re-alokasi ABPD Manggarai tahun 2020 telah ditetapkan sebesar Rp21.606.646.073 rupiah. Jumlah tersebut bersumber dari hasil pemotongan sejumlah pos APBD ditambah Dana Tak Terduga sebesar Rp1.254.364.255 rupiah.

“Kebijakannya diambil dari perjalanan dinas setiap OPD selama dua bulan kedepan, dari honoraroum kegiatan, dari ATK, dari kegiatan makan minum, pemerliharaan gedung, belanja-belanja pada kegiatan yang secara nasional dihentikan kemudian konsultan pengawas untuk DAK yang bersumber dari DAU sehingga jumlahnya Rp 20,352.281.818 rupiah ditambah dengan Dana Tak Terduga Rp1.254.364.255 rupiah total Rp21.606.646.073 rupiah.

Adapun penggunaan dana Rp21 milir lebih itu untuk pos belanja langsung Rp7.810.400.000 rupiah. Kemudian social safety net menjadi pos anggaran paling besar yakni Rp12.541.881.818 rupiah.(js)

Tag: