Bupati Deno Kamelus dan Wabup Viktor Madur ketika meresmikan air minum di Kecamatan Satar Mese Utara (photo : floressmart).
Floressmart- Bupati Deno Kamelus memastikan kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Viktor Madur menorehkan catatan yang positif, tidak saja tentang jalan, jembatan, irigasi, air minum bersih, listrik, fasilitas kesehatan, bidang pendidikan tapi juga sumber daya manusia.
Dihadapan puluhan tokoh adat, para Kades dan pastor Paroki St.Pio Langke Majok saat meresmikan air minum IKK Kecamatan Satar Mese Utara bersama Perumda Air Minum Tirta Komodo, Jumat 10 Juli 2020, Bupati Deno mengaku prihatin dengan sesumbar pihak lain yang suka merongrong pembangunan di daerah itu.
Salah satu prestasi yang dikemukakan Bupati Deno dalam sambutannya ketika pada tahun 2017 Kabupaten Manggarai secara resmi keluar dari status daerah tertinggal oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
“Tanggal 30 Juli tahun 2017 Menteri Desa sudah menyatakan Manggarai kita keluar dari statatus kabupaten tertinggal. Ini berhubungan dengan beberapa ukuran, pertama tentang perekonomian kedua sumber daya manusia, artinya Manggarai ini maju karena ada pembangunan diberbagai bidang,” ujarnya.
Deno juga menyinggung Laporan Keuangan Kabupaten Manggarai mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama dua tahun berturut-turut yakni LKPD 2018 dan 2019.
“Pertama kali dalam sejarah, sejak tahun 2019 untuk laporan keuangan tahun 2018 Manggarai mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Karena kita mendapat opini wajar tanpa pengecualian Menteri Keuangan kasih uang. Kasih insentif, reward, berapa Rp39 miliar,” bebernya.
Dana insentif sebesar Rp39 miliar itu, kata Deno, telah diberikan kepada ASN dalam bentuk TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai).
“Saya sudah janji dengan ASN kalau Menteri Keuangan kasih uang, kamu juga mendapat tambahan penghasilan dan sudah diterima. Pegawai yang paling rendah terima Rp400 ribu. Dokter spesialis Rp20 juta per bulan, itu diluar gaji diluar tunjangan, dokter-dokter semua, dokter gigi Rp2,5 juta, lebih besar dari kepala dinas, perawat, bidan semuanya Rp600, eselon 3 Rp800 ribu, eselon 4 Rp600 ribu termasuk sekretaris desa, dapat semua itu,hanya kepala desa yang tidak karena bukan ASN. Rakyat dapat BLT pegawai saya dapat tambahan penghasilan,” kata Deno seraya berharap dana insentif tahun 2020 lebih besar dari Rp39 miliar.
Bicara soal penyelenggaraan pemerintah, Deno memastikan bahwa roda pemerintahan berjalan sesuai dengan regulasi.
“Kenapa kita mendapat WTP pertama karena kita urus daerah ini sesuai dengan undang-undang. Tidak ada kita melanggar undang-undang, korupsi tidak ada, curi-curi uang negara tidak ada, kita itu lurus, undang-undang bilang apa ikut, termasuk urus uang corona ini,” imbuhnya.
Wakil bupati bukan ban serep
Sederetan kerja-kerja pembangunan di Kabupaten Manggarai kata Bupati Deno tidak terlepas dari peran penting wakil bupati.
“Pak wakil bupati ini punya tugas khusus untuk melakukan pengawasan dan sudah melaksanakan tugas itu dengan baik makanya WTP. Wakil bupati itu punya tugas atributif sesuai undang-undang melaksanakan pengawasan. Wakil bupati bukan ban seref, dia itu perannya sama dengan Bupati, sesuai undang-undang dan ini buktinya WTP,” puji Deno. (js)
