Coklit Selesai, Pemilih Pilkada 2020 Naik 10 Ribu dari Pemilu 2019

Petugas melakukan coklit di Kabupaten Manggarai (Dok. KPUD Manggarai).

Floressmart- Tahapan kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih di Kabupaten Manggarai telah selesai pada 13 Agustus 2020.

Komisioner KPU Kabupaten Manggarai, Yohanes Sunardianto Gampung, saat ditemui di kantornya, Sabtu 15 Agustus 2020 mengatakan, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai berhasil mencoklit 248.741 calon pemilih.

Komisioner yang biasa dipanggil Yanto ini menerangkan, dari total 248.741 calon pemilih hanya 154.282 calon pemilih yang datanya sesuai dengan data KPU.

Baca juga  Duit Minim Sulit Hadirkan Pilkada Berkualitas

Sisanya, sebanyak 46.966 ditemukan perubahan elemen data pemilih seperti nama dan NIK, kemudian 47.493 Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena meninggal dunia, pindah, tidak dikenal. Selama melaksanakan coklit, PPDP mencatat pemilih baru sebanyak 19.272 orang.

“Dari data-data hasil coklit tersebut bisa diprediksi untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Manggarai pada 9 Desember 2020 bisa 220.520 calon pemilih. Ada tambahan kurang lebih 10.000 pemilih baru jika dibandingkan dengan pemilihan serentak pada 2019 sebanyak 209.939 orang. Tentu saja data ini masih bisa naik turun (fluktuatif), tergantung hasil verifikasi lanjutan kami,” jelas Yohanes.

Baca juga  Menanti Mutasi Pejabat, Ini Kata Sekda Manggarai

Kendala

Menurutnya, selama proses coklit, ditemukan sejumlah kendala termasuk jaringan internet di wilayah tertentu yang belum terjangkau akses internet seperti Kecamatan Reok Barat, Satar Mese dan Satar Mese Barat juga Rahong Utara.

Kemudian petugas coklit juga mendapat perlakukan tidak menyenangkan ketika hendak mencoklit warga. Di Kelurahan Bangka Leda, misalnya, seorang warga menolak untuk dicoklit karena kecewa tidak pernah mendapat bantuan pemerintah.

Baca juga  Bupati Deno Teken Naskah Hibah Dana Pengamanan Pilkada Manggarai

“Ada beberapa kasus menolak coklit karena alasan mereka tidak pernah dapat bantuan pemerintah termasuk BLT Covid-19. Di kota Ruteng itu di Rowang dan Leda,” kata Gampung kepada wartartwan.

Namun yang sampai selesai masa coklit berakhir, seorang kepala keluarga di Kelurahan Bangka Leda menolak dicoklit meski petus empak kali mendatangi rumahnya.

“Yang keempat saya sendiri pergi coklit tapi si bapak itu tidak mau. Teman saya bahkan diusir. Warga itu kecewa karena sepanjang hidupnya tidak pernah dapat bantuan pemerintah meskipun ia tercatat sebagai masyarakat miskin,” tuturnya. (js)

Tag: