Suasana sidang paripurna Manggarai (photo: floressmart).
Floressmart- Sebanyak 33 dari 35 orang anggota DPRD bersama sejumlah staf Sekretariat Dewan Kabupaten Manggarai melakukan kegiatan Bimtek (Bimbingan Teknis) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Bandung Jawa Barat. Para wakil rakyat itu bertugas selama satu minggu di kota kembang.
Kegiatan DPRD tersebut dikritik oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI).
Ketua PMKRI cabang Ruteng, Heri Mandela, mengatakan, keputusan DPRD Kabupaten Manggarai pergi bertugas ke wilayah zona hitam di tengah pandemi corona sangat tidak bijak karena bisa membahayakan banyak orang.
“Jawa Barat merupakan salah satu kota besar di Indonesia dengan penularan COVID-19 cukup tinggi, zona hitam, tapi para anggota dewan terhormat ini culas ya. Mereka berpotensi sebagai carrier virus mematikan ini,” kata Mandela kepada media ini, Jumat 22 Oktober 2020.
Dia pun mendesak agar Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Manggarai segera mengambil langkah-langkah preventif.
“Bisa jadi hanya bapak ibu itu yang tidak takut dengan corona, tapi masyarakat Manggarai sangat was-was dengan angka penularan di daerah ini yang kian meningkat. Saya minta satgas memperlakukan mereka sesuai aturan protokol kesehatan. Sebelum tiba di Manggarai mereka wajib swab, wajib isolasi 14 hari,” katanya.
Sidang virtual
Dia menyarankan agar sementara waktu jadwal dan waktu sidang DPRD dihentikan sampai masa isolasi 14 hari dan pemeriksaan swab dari para Anggota DPRD menunjukan hasil negatif. Namun jika dipandang penting, sidang-sidang DPRD sebaiknya diadakan secara daring atau virtual.
“Demi membatasi penyebaran Covid-19, kami meminta anggota DPRD Kabupaten Manggarai agar tidak melakukan pertemuan untuk sementara waktu ketika tiba di Ruteng. Sebab hal ini berpotensi menjadi klaster baru Covid-19 di Kabupaten Manggarai,” cetusnya.
“Saya kira bahwa akan lebih baik ketika kegiatan yang dimaksud dilaksanakan melalui virtual saja,” tambah Mandela.
Ketua PMKRI juga mengeritik Satgas COVID-19 yang membiarkan perangkat daerah termasuk DPRD melakukan perjalanan dinas di tengah pandemi COVID-19.
Untuk diketahui, Bimtek serupa telah dilaksanakan di Kantor Bupati Manggarai pada 16-17 Oktober 2020 menghadirkan pejabat Kementerian Keuangan.(js)
