Realisasi RPJMD dan Reward DID Menuju Manggarai “Satu”

Reward DID

Beberapa hari ini kita disuguhkan juga dengan pemberitaan Dana Insentif Daerah (DID).  Sebagaimana disampaikan anggota DPRD Kabupaten Manggarai, Florianus Kampul bahwa DID Tahun 2021 turun drastis, cermin buruknya kepemimpinan DM (berita News Report).

Sesumbar Florianus mengenai turunnya DID Kabupaten Manggarai pada tahun 2021 sebagaimana yang dipulikasikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Dirjen Perimbangan Keuangan, bisa dinilai bahwa kinerja pemerintahan Kabupaten Manggarai di era kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, Deno Kamelus dan Victor Madur, sangat buruk. Diksi yang digunakan Florianus di dalam berita di atas lagi-lagi “blunder”.

DID itu diberikan sebagai bentuk penghargaan atau reward atas pencapaian kinerja pemerintah daerah terhadap tata kelola keuangan daerah yang baik, tidak ada reward dari pemerintah pusat jika sistem kenerja pemerintah daerah terhadap tata kelola keuangannya buruk.

Dengan demikian reward/penghargaan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kabupaten Manggarai itu bukti Kabupaten Manggarai telah memenuhi beberapa kriteria persyaratan sebagai daerah penerima DID.

Dalam sejarah, Dana Insentif Daerah Kabupaten Manggarai baru terjadi pada tahun anggaran 2020-2021 sebagai apresiasi capaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2018-2019. BPK memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD Kabupaten Manggarai, karena banyak faktor antara lain, Penetapan Perda APBD tepat waktu. Selain itu LKPD Manggarai telah melaksanakan e-Goverment (e-budgeting dan e-planning).

Baca juga  Istri Bupati Manggarai Dikepung Laskar 88, Polisi Didesak Tangkap Pelaku

Selain itu Kabupaten Manggarai memenuhi sejumlah persyaratan lain yaitu; nilai kinerja melewati passing grade untuk kategori kinerja baik, kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan, pelayananan dasar publik bidang pendidikan, pelayananan dasar publik bidang kesehatan, pelayanan dasar publik bidang infrastruktur, kesejahteraan rakyat serta mendapatkan penilaian dan penghargaan dari kementrian dan lembaga. Sehingga sangat miris kalau kita katakan bahwa turunnya alokasi DID Kabupaten Manggarai tahun 2021 merupakan cermin buruknya kinerja pemerintah Deno Madur.

Hasil publikasi Kementerian Keuangan RI melalui Dirjen Perimbangan Keuangan terkait dengan besaran alokasi dana tranfer untuk Kabupaten Manggarai tahun 2021 memang mengalami pengurangan jika kita sandingkan dengan data predikisi KUA tahun 2021. Tetapi dari data tersebut terlihat bahwa bukan DID saja yang mengalami pengurangan tetapi hampir semua pos anggaran mengalami pengurangan baik DAU maupun DAK kecuali DAK non Fisik dan DBH bukan Pajak. Jika kita sandingkan dengan data APBD setelah refocusing sesuai Perpres 72 tahun 2020, DAU dan DAK justru mengalami penambahan.

Baca juga  Suasana Haru Warnai Perjumpaan Deno- CR

Pengurangan DID, termasuk beberapa alokasi anggaran dari dana tranfer tentu tidak dialamai oleh kabupaten Manggarai saja tetapi dialami juga oleh  beberapa kabupaten/kota lainnya. Berita VoxNtt,edisi (28/10/2020), Bupati Manggarai Timur terpaksa  berhentikan 333 orang THL pada tahun 2021 karena adanya pengurangan DAU pada APBD Manggarai Timur tahun 2021”.

Dalam pidato Jokowi tentang  RAPBN 2021 di gedung DPR/DPD/MPR Jumaat, 14 agustus 2020, (Tempo.CO) Bahwa besaran alokasi anggaran dana tranfer ke daerah dan dana desa (TKDD) pada tahun 2021 akan dipangkas. Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI, kemudian mengumumkan potensi ekonomi negara melemah sehingga pendapatan  keuangan negara turun pada posisi 10 persen.

Selain itu, Prof.Candra Fajri Ananda, Ph.D (staf Khusus kementrian keuangan RI terkait Peran DID dalam rangka pemulihan ekonomi daerah) berkata, Volume APBD saat ini turun cukup signifikan, Belanja APBD secara nasional turun hingga 30% (setara Rp.383 T). Penanganan kesehatan dan peningkatan bansos untuk social safetynet menyebabkan terjadinya realokasi belanja daerah secara besar-besaran. Belum lagi program-program pembangunan fisik hampir 50 persen ditunda atau dibatalkan.

Baca juga  APAKAH PPL ITU PENTING BAGI CALON GURU?

Melihat kondisi perekonomian terkini dampak Pandemi COVID-19 tenciptakan  krisis. Dengan belum  ditemukannya vaksin,  obat, serta keterbatasan alat dan tenaga medis,  secara sosial juga memiliki konsekuensi pada berhentinya aktivitas  ekonomi yang menyerap  tenaga kerja di berbagai  sektor, tak terkecuali sektor-sektor informal, kinerja ekonomi  menurun tajam, konsumsi terganggu,  investasi terhambat,  ekspor-impor terkontraksi, mengakibtkan negara mengalami volatilitas sektor keuangan seiring turunnya investor confidence dan terjadinya  flight to quality.

Beberapa literatur di atas dapat disimpulkan bahwa, menurunya alokasi anggaran DID dari Rp.39.467.947.000 rupiah pada tahun 2020 menjadi Rp.15.136.480.000 rupiah pada tahun 2021 tidak ada hubungannya dengan kinerja Pemkab Manggarai tetapi lebih kepada kondisi pendapatan keuangan negara akibat pendemi COVID-19 yang berdampak luas bagi kondisi perekonomian nasional. Selain dampak kesehatan dan  pelemahan ekonomi, COVID-19 berdampak signifikan dalam pelaksanaan APBD.

Penulis merupakan anggota DPRD Manggarai.

Tag: