Selama Masa Kampanye, Bawaslu Manggarai Tangani 26 Dugaan Pelanggaran

Fortunatus Hamsa Manah, Komisioner Bawaslu Manggarai ( Photo: floressmart).

Floressmart- Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Manggarai menangangani sedikitnya 26 dugaan pelanggaran yang terjadi selama masa kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Dari 26 jenis dugaan pelanggaran itu, 15 diantaranya merupakan pelanggaran netralitas ASN, ditambah satu dugaan pelanggaran netralitas kepala desa, dan 10 lainnya yakni pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya.

Sedangkan terkait penanganan pidana, ada 3 kasus yang ditangani Bawaslu namun ketiganya berhenti pada pembahasan kedua oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

“Karena dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh 2 ASN dan 1 kepala desa itu tidak terpenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan tapi pelanggaran netralitas ASN masuk dia,” kata Komisioner Bawaslu Manggarai, Fortunatus Hamsa Manah, usia menggelar rapat koordinasi bersama stakeholders di Aula Efata, Minggu 6 Desember 2010.

Baca juga  Sesumbar Bupati Gagal oleh DPRD Dianggap Aneh

Terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN, Bawaslu Manggarai telah mengirimkan 15 rekomendasi pelanggaran netralitas ASN kepada Komisi ASN dari 19 laporan yang masuk. Dari jumlah tersebut baru 2 kasus yang mendapat rekomendasi dari Komisi ASN dan keputusan Komisi ASN telah dilaksanakan oleh Bupati Manggarai.

“Dari 15 rekomendasi kami yang dikirim ke Komisi ASN baru 2 yang sudah ditindaklanjuti dan sudah diberi sanksi oleh Bupati sementara 13 lainnya kami amati belum ada keputusan dari Komisi ASN,” terangnya.

Honorer tidak bisa dijerat

Khusus untuk dugaan pelanggaran netralitas ASN yang melibatkan tenaga honorer, Bawaslu Manggarai memang telah merekomendasikan satu kasus ke Komisi ASN namun sayangnya rekomendasi tersebut ditolak Komisi ASN karena honorer di Manggarai tidak terkategori sebagai ASN.

Baca juga  Lima TPS di Manggarai Siap Pemungutan Suara Ulang

“Persoalan kita sebenarnya pada kendala nomenklatur peristilahan ASN ini. Jadi di undang-undang nomor 5 tahun 2014, yang disebut dengan Aparatur Sipil Negara yaitu PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak Kerja atau P3K,” tuturnya.

“Persoalan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja ini dia setara dengan PNS sehingga standar upahnya mengikuti standar upah PNS sementara di daerah ini belum ada mekanisme untuk merekrut P3K itu diatur tersendiri sehingga honor daerah secara hukum belum bisa menjadi P3K sehingga belum bisa menjadi ASN tetapi ada laporan pelanggaran netralitas,” tambah dia.

Baca juga  Jelang Pilkada Manggarai, 60 Pengawas TPS Kecamatan Wae Rii Dilantik

Namun demikian, sambungnya, dugaan pelanggaran netralitas ASN yang melibatkan pegawai honorer tetap akan disampaikan kepada kepala daerah.

“Kita coba teruskan pelanggaran itu kepada Bupati untuk ditindak sesuai undang-undang yang berlaku. Saya yakin saat merekrut honorer pasti ada perjanjiannya, ada pakta integritasnya dan saya yakin pakta integritas honorer daerah harus ada karena sumber gajinya dari APBD sehingg dia harus dipaksa untuk netral juga kalau dia tidak netral maka harus diberi sanksi,” terang Fortunatus.

Pelanggaran prokes

Selain 26 jenis dugaan pelanggaran kampanye, Bawaslu Manggarai juga mencatat ada 4 kasus pelanggaran protokol kesehatan. Pasangan Deno-Madur dan pasangan Hery-Heri masing-masing melakukan dua pelanggaran prokes.

“Deno-Madur maupun Hery-Heri sama-sama melakukan pelanggaran prokes selama kampanye. Dan kita sudah keluarkan teguran kepada masing-masing paslon,” tutup Manah. (js)

 

Tag: