Korupsi Dana BOS Rp800 Juta, Kejaksaan Tahan Kepsek dan Bendahara SMPN I Reok

Kepsek dan Bendahara SMPN 1 Reok keluar dari Kantor Kejari Manggarai menuju mobil tahanan (Photo : Floressmart).

Floressmart- Kejaksaan Negeri Manggarai Nusa Tenggara Timur menahan Kepala SMPN I Reok HN (59) dan Bendahara, MA (43).

Seperti disaksikan awak media, HN dan MA diangkut menggunakan mobil tahanan Kejaksaan menuju sel tahanan Polres Manggarai pada Senin malam 2 Agustus 2021 pukul 19.50 WITA.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Manggarai, Bayu Sugiri dalam jumpa pers, Senin malam menjelaskan, sebelum ditahan kedua tersangka menjalani pemeriksaan sejak Senin pagi dari pukul 09.00 WITA hingga pukul 16.00 WITA bertempat di ruang pemeriksaan Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Negeri Manggarai oleh Tim Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo.

HN dan MA merupakan tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana BOS (Biaya Operasional Sekolah) Reguler Tahun 2017,2018,2019 serta Tahun 2020 pada SMP Negeri I Reok, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai.

Baca juga  Kasus Dugaan Korupsi di Manggarai Timur Jadi PR Kejaksaan

“Untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik menahan Tersangka HN, S.Pd dan Tersangka MA, S.Pd selama 20 hari di Rutan Polres Manggarai terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2021 s/d 22 Agustus 2021,” ujar Kajari Manggarai Bayu Sugiri.

Bayu Sugiri menjelaskan,penahanan para tersangka berdasarkan Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo Nomor :Print-95/N.3.17.8/Fd.1/08/2021, tanggal 2 Agustus 2021 atas nama Tersangka HN dan Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo Nomor :Print-94/N.3.17.8/Fd.1/08/2021, tanggal 2 Agustus 2021 atas nama Tersangka MA.

“HN dan MA disangka melanggar pasal primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP serta subsidiair: Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP,” urai Kajari Bayu.

Baca juga  Zona Integritas Diterapkan, Ini Penegasan Kajari Manggarai

Modus Operandi

Adapun modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler pada SMP Negeri I Reok Tahun Anggaran 20172020 adalah melaksanakan kegiatan fiktif dimana uangnya dibagi-bagikan kepada para guru dan pegawai.

Selain itu terjadi mark up kegiatan dengan cara melaksanakan kegiatan yang tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan memadai serta kelebihan pembayaran honor kepada para guru dan pegawai.

Kerugian negera

Uang ratusan juta yang dikembalikan para tersangka (Photo : Floressmart).

Kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan Tersangka HN dan Tersangka MA dalam pengelolaan dana BOS selama empat tahun tersebut sebesar Rp.839.401.569 rupiah.

“Dengan rincian, terdapat pengeluaran fiktif sebesar Rp430.748.409 rupiah,terdapat mark up pengeluaran sebesar Rp160.362.632 rupiah serta terdapat pengeluaran yang tidak dilengkapi dengan pertanggungjawaban yang lengkap dan memadai sebesar Rp115.990.528 rupiah,” beber Kajari.

Baca juga  Korupsi Dana Desa Jaksa Tahan Mantan Kades Lemarang dan Bendahara

Selain adanya laporan fiktif dan mark up kegiatan, ditemukan pula kelebihan pembayaran honor tahun 2020 pada 16 Pegawai Honorer SMPN 1 Reok sebesar Rp132.300 ribu rupiah.

“Besaran kerugian negaranya berdasarkan hasil audit Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Nomor :06/Insp/Lapsus/PKPT-2021 tanggal 18 Juni 2021,” katanya.

Dalam kasus ini penyidik telah memeriksa para pihak yang terkait sebanyak 29 orang saksi yang terdiri dari guru dan pegawai pada SMP Negeri I Reok, penyedia kegiatan makan dan minum, pihak ketiga kegiatan pengadaan ATK.

Didampingi Kasipidsus Rizal Pradata dan Kajabjari Reok, Salesius Guntur, Kajari Bayu Sugiri lalu berkata, baik tersangka maupun para pihak yang terlibat telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 441.102.858 rupiah dari total dana yang diselewengkan.

“Seperti yang teman-teman saksikan, ini adalah separuh dari uang barang bukti yang para tersangka kembalikan kepada negara,” ujar Kajari Bayu sambil memperlihatkan uang ratusan juta sebagai barang bukti. (js)

Tag: