Oleh : Fian Roger*
FLORES konon bumi religius. Bahkan batu dan kayu pun disebut beragama. Beberapa peneliti budaya dan religi lokal bahkan dengan tegas menyebut Flores sebagai ‘area Katolik’ sebab mayoritas warganya memeluk agama itu.
Meski demikian, antropolog dan peneliti lain seperti Philipus Tulle dkk, melihat Flores sebagai rumah bersama yang majemuk. Misalnya saja di Nagekeo, dalam satu rumah bisa terdiri dari dua agama.
Sesaknya pulau ini dari penganut agama, memang tak membuat agama lokal menjadi lenyap dari dunia kehidupan masyarakat. Agama lokal dalam arti, penghayatan theisme tradisional rupanya diakomodir dengan cukup baik oleh agama-agama wahyu yang datang berdakwah dan menyebarkan ajarannya di bumi Nusa Nipa ini.
Warga Flores, masih menganut theisme tradisional dalam penghayatan dunianya mulai dari kelahiran sampai kematian, sembari memeluk agama wahyu sebagai jalan misteri untuk memahami dunia kesehariannya secara formal.
Perayaan agama wayhu seperti Katolik membuat warga/umat penuh sesak dalam rumah-rumah ibadat yang makin hari makin mewah. Begitu pula dengan perayaan hari istimewa agama-agama lain. Manusia tumpah ruah dalam perayaan. Bahkan, sudah seolah-olah tampak peleburan yang menakjubkan antara ranah agama dan yang politis.
Ruteng, Kota pusat administrasi Kabupaten Manggarai menampakan hal itu. Kota bermayoritas pemeluk Katolik itu menampakan arsitektur keragaman yang indah. Gereja-gerejanya indah dan kokoh. Masjid-masjidnya bagus. Juga Pura bagi pemeluk Hinduisme. Perayaan keagamaan disesaki manusia. Banyak gedung biara mewah bersebaran di mana-mana.
Kota ini tampak religius dari wajahnya.  Lantas benar demikian? Jika saja peradaban agama wahyu sudah mendaging, apa keadaban publik Manggarai sudah turut naik kelas?
Fakta menunjukan lain, tingkat kejahatan kemanusiaan kabupaten ini tak kunjung menurun, kasus-kasus asusila menunjukan grafik meningkat saban tahun.
Pun juga sengkarut kolusi dan korupsi yang melibatkan pejabat publik belum menunjukan tanda penurunan. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih memperlihatkan data bahwa, tak sedikit warga kabupaten yang ‘religius’ ini mendekam di tahanan akibat melakukan rasuah uang dan barang milik publik.
Kalau agama adalah sebuah evokasi, panggilan dari kedalaman jiwa untuk menyerahkan diri pada misteri hidup dan mendagingkan penghayatan sikap baik dalam keseharian, maka perilaku kotor dan busuk dalam wilayah publik yang politis seharusnya berkurang.
Ternyata ada jurang/ disparitas yang tak terdamaikan antara wilayah penghayatan agama dan wilayah yang politis. Cara berpikir makin individualis, agama kan urusan pribadi, sementara politik itu urusan banyak orang. Lakukan agamamu, aku melakukan agamaku. Agama dan yang politis saling menatap dari kejauhan.
Jebakan insividualisme religius ini memaksa agama hanya hadir sebagai simbol saja dalam wilayah politik. Tokoh-tokoh agama hanya dipakai sebagai pemegang kitab suci saat sumpah jabatan dan pemimpin doa saat upacara kenegaraan.
Disparitas antara yang religius dan yang politis dalam tata laku politik benar adanya. Boleh bertekuk lutut penuh khusuk di depan altar, tapi usai perayaan masih menghalalkan politik busuk dalam tata laku memperoleh kekuasaan.
Rupanya agama yang dicap “candu masyarakat” dalam Filsafat Marxian, hanya menjadi simbol publik dan bukan acuan penghayatan mendaging dalam keseharian sikap politis.
Dan rupanya agama dan simbolnya yang dieksploitasi dalam wilayah politik dianggap sekadar instrumen pengukuh kekuasaan. Memang, kita tak sedang memaksa “Civita Dei” agar secara instan menjadi satu tubuh dengan demokrasi lokal, melainkan melihat tangga-tangga nilainya sebagai acuan tindakan politis Orang Manggarai.
Lantas, eksploitasi isu agama dalam laku pemenangan kandidat Pilkada sungguh melukai keberagaman. Kita sudah mahfum, Manggarai Raya dan Flores umumnya, adalah rumah bersama para pemeluk agama, juga pemeluk atheis. Keberagamaan radikal yang seharusnya dihayati para suporter fanatik demokrasi.
Eksploitasi sentimen agama dalam laku pemenangan kandidat menunjukan tata laku politis yang hipokrit, penuh kepura-puraan, dan sarat dengan nafsu pragmatis untuk mengakses kekuasaan. Atmosfir Pilkada pun distir para hipokrit yang berbaju penuh kekudusan saat pesta demokrasi tapi gagal mendaratkan tatanan nilainya dalam laku politik.
Ketika sentimen agama dibakar, orang akhirnya sadar, memang politik itu penuh intrik dan syahwat. Apapun dilakukan untuk memenangkan isu mayoritas voters. Atau malah sebaliknya, dengan sikap apatis mayoritas pada tata laku religius, memunculkan sikap autokritik, apa politik Manggarai punya agama dan kelamin?
Warga kritis akhirnya sadar. Agama harus kembali kepada marwahnya saat yang politis sungguh melenceng dari tata nilai religiositas dan kemanusian. Kehadiran simbol agama dalam yang politis seharusnya bukan menabur benci, melainkan melihat Pilkada sebagai pesta persaudaraan dan soludaritas untuk menentukan kepemimpinan bersama.
Selamat menikmati silentium politik. (*)
Fian Roger; penulis dan peneliti pemula. Belajar di IRGSC.
