floressmart.com—Kapolres Manggarai AKBP Totok Mulyanto baru tiga pekan menjabat sebagai Kapolres Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Lulusan Akademi Kepolisian RI angkatan 99 ini langsung dihadapkan pada tugas besar untuk mengamankan pelaksanaan Tour de Flores(TdF) di Kabupaten Manggarai.
Usai TdF, banyak pekerjaan rumah menanti di mejanya. Mulai dari ketertiban berkendara di jalan raya sampai kasus-kasus “berat” seperti tindak pidana korupsi( Tipikor) dan kasus-kasus yang langganan masuk ke meja polisi di antaranya perjudian, trafficking, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba.
Secara pribadi, ia merasa kerasan berada di Manggarai. Cuaca dan hawa Ruteng, kata pria yang sudah satu setengah tahun bertugas di NTT ini, mengingatkannya pada pusat pendidikan Polri di Lembang, Jawa Barat.
“Dingin, sejuk, ingatkan pada suasana Lembang,” ujar Totok saat menyeruput kopi bersama para jurnalis Manggarai di Kafe Agape Ruteng, Selasa (31/5). Pertemuan ini menjadi perkenalan Kapolres dengan para awak media Manggarai.
TdF Aman dan Lancar
Ia bersyukur sebab perhelatan TdF berlangsung aman dan lancar. Ini buah dari kerja sama pihak keamanan, Pemda Manggarai, Penyelenggara, dan masyarakat. Suasana yang aman, ungkap Totok, meninggalkan kepuasan batin yang luar biasa.
“Ada kepercayaan besar yang diberikan pimpinan Polri untuk bertugas di Manggarai, ” ujar Kapolres termuda di NTT itu.
AKBP Totok mengaku ada banyak pekerjaan rumah yang menanti dia dan jajaran. Dan tentu Polres Manggarai harus terus meningkatkan profesionalitas dan kinerja pelayanan.
Masalah-masalah yang menjadi fokus perhatian Polres Manggarai di antaranya masalah penjualan tenaga manusia (trafficking) dengan modus pengiriman tenaga kerja, perjudian, dan narkoba.
“Dan yang paling penting adalah menciptakan rasa aman dan persaudaraan di tengah masyarakat,” katanya.
Tolak Penggunaan Hukum
Selama ini, aku Totok, beberapa pihak menilai kinerja Polres Manggarai dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi (tipikor) tidak maksimal.
Itu dikarenakan, penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus Tipikor butuh proses yang cermat. Dan polisi, tegas Totok, tidak menjadikan kasus-kasus korupsi sebagai penggunaan hukum untuk tujuan politis, melainkan untuk penegakan hukum.
“Polisi tidak berpolitik. Polisi itu netral,” ujarnya saat disinggung wartawan soal kasus dugaan korupsi di Manggarai Timur.
Ia menegaskan, penyelidikan dan penyidikan kasus Tipikor tidak bertujuan untuk pemanfaatan hukum sebagai alat politik dan mengkriminalisasi seseorang dengan sewenang-wenang, melainkan untuk menjadikan hukum sebagai panglima dalam pelaksanaan hidup menegara.
Kapolres pun meminta dukungan dari publik Manggarai agar bisa memberikan karya pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Pihaknya berjanji akan menindaklanjuti setiap laporan dan keluhan masyarakat terutama pada soal-soal yang menyentuh kemaslahatan publik seperti tindak pidana korupsi, trafficking, kekerasan terhadap anak, sampai soal lalu lintas di jalan raya. (frn)
