floressmart.com—Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman (BKH) merasa aneh ketika ia dianggap cuek dengan masalah pantai Pede. Benny mengaku tidak aktif dalam diskusi Pede karena hal itu merupakan domain pemerintah propinsi NTT dan Pemda Manggarai Barat bersama DPRD.
“Silahka kamu tanya DPRD kabupaten Manggarai Barat sana kenapa mereka diam tanya DPRD propinsi kenapa mereka diam. Orang yang punya masalah kok tanya pak BKH ,aneh,”Kata Benny saat berdiksusi dengan Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), di Ruteng Manggarai, Minggu 5 Maret 2017.
BKH dalam diskusi itu justru mempersilahkan PMKRI untuk membedah kasus yang bergulir sejak tahun 2015 ini.
“Ya coba PMKRI latih bedah kasus, pake Analisis Sosial (Ansos) sebagai pisau analisa untuk membedah kasus Pede. Mahasiswa harus terbiasa mendiagnosa masalah secara tepat supaya tidak salah terapinya,” Ujarnya.
BKH juga mempertanyakan sikap mahasiswa yang hanya mempersoalkan pantai Pede sementara masih ada persoalan terkait aset Pemprov NTT lainya di Labuan Bajo.
“Itu yang saya heran kenapa kalian ini hanya omong pantai Pede, iya kan. Coba jelaskan ke saya kenapa pantai Pede yang dipersoalkan. Kan ada juga yang di atas itu punya pemerintah propinsi ada juga pemerintah kabupaten disewakan tapi diam aja tuh,” Ungkap Benny.
BKH menduga, pihak-pihak yang mempersoalkan pantai Pede dibayar oleh orang tertentu. Ia pun meminta mahasiswa jangan mau diperalat.
Menurut elit paratai Demokrat ini, kasus pantai Pede berawal dari saling klaim kepemilikan lahan antara Pemprov NTT dan Pemda Mabar dan mencuat ketika Pemprov menyewakan lahan sebagai ruang terbuka publik itu kepada pengusaha.
“Karena pemerintah propinsi kasih ke si A lalu pengusaha si B tidak suka lalu dia obok-obok itu. Ada kompetisi antara pengusaha karena lahan itu potensial untuk bisnis. Saya ingatkan mahasiswa jangan diperalat,” Ia tegaskan. (js)
