Bupati Deno Kamelus dan Wabup Viktor Madur sambil memegang plakat SAKIP Menpan. (Photo : floressmart, Senin 5 Februari 2018).
Floressmart—Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengevaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP) Kabupaten Manggarai Tahun 2017. Hasilnya cukup menggembirakan. Kementerian PANRB memberi predikat B dengan nilai 60,57.
Jumlah ini sekaligus menempatkan Kabupaten Manggarai berada pada posisi kedua dari 21 kabupaten/kota di NTT. Manggarai hanya terpaut 1,43 poin dengan Kota Kupang yang berada pada posisi pertama dengan jumlah nilai sebanyak 62 poin.
“Tahun 2016 kita dapat skor 58,69. Maka hasil kerja pemerintah daerah ada peningkatan dari tahun 2016 sebesar 1,88 poin. Sehingga tahun 2017 Manggarai berada pada posisi posisi kedua dibawah kota Kupang yang mendapat nilai 62,” kata Bupati Manggarai, Deno Kamelus saat menggelar jumpa pers di aula Nuca Lale Kantor Bupati Manggarai, Senin 5 Februari 2018.
Penilaian tersebut kata Deno, menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan penyelenggaraan pemerintahan telah memenuhi prinsip pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented goverment).
“Kalau kita keluarkan uang Rp 1000 rupaih hasilnya harus jelas. Di situ ada akuntabilitas ada pertanggungjawaban. Bisa saja kita keluarkan uang Rp 1000 tapi hasilnya tidak ada. Yang diharapkan oleh sistem ini adalah berapapun uang yang dikeluarkan tapi dari uang itu harus kelihatan hasilnya, outcome nya harus ada, benefitnya harus dan impact nya harus ada. Itulah kemudian yang dapat nilai BB ke atas dapat insentif sebesar Rp 7,2 miliar hingga Rp 8,2 miliar rupiah,” terang Deno.
Bupati Deno merincikan, penilain SAKIP Kemenpan terbagi dalam 5 indikator yakni, pertama, Perencanaan Kinerja dengan bobot 30. Dijelaskan, untuk nilai Perencanaan Kinerja mengalami peningkatan dari 19,41 tahun 2016, menjadi 19,86 pada tahun 2017.
Sedangkan dalam hal Pengukuran Kinerja sebagai komponen kedua , Manggarai mendapat bobot 25 dengan total nilai 13,02 pada tahun 2017. Untuk Pengukuran Kinerja Pemerintah periode 2016 tercatat 12,81. Indikator ketiga berkaitan dengan Pelaporan Kinerja, Manggarai mendapat nilai 9,79 dengan bobot 15 naik dari tahun 2016 sebesar 9,73.
Kemudian pada komponen keempat, tentang Evaluasi Internal, Kabupaten ini mendapat nilai 6,09 dengan bobot 10. Padahal bidang yang sama pada tahun sebelumnya mendapat skor 5,59. Sementara komponen kelima yakni Capaian Kinerja, Manggarai membukukan nilai 11,81 nilai dengan bobot 20 poin, angka ini naik tipis dari raihan tahun sebelumnya sebesar 11,15.
“Bobot Hasil Evaluasi seluruhnya berjumlah 100. Sedangkan Tingkat Akuntabilitas Kerja berada pada predikat “B”, dengan angka 60 ke atas,” papar Bupati Deno.
“Siapa pun yang menilai kinerja pemerintah harus menggunakan indikator ini. Tidak ada instrument lain lagi dan ini merupakan penilaian resmi oleh pemerintah pusat melalaui Menpan dan Reformasi Birokrasi,” ujarnya menambahkan.
Dalam kesempatan itu ,ia mengucapakan terima kasih yang dalam kepada seluruh komponen birokrasi, antara lain, wakil bupati, Sekda, para staf ahli, asisten dan pejabat eselon II dan IV serta staf yang telah bekerja fokus dan hasilnya terukur.
“Kita bersyukur Secara nasional menteri sudah menilai bahwa apa yang kita lakukan dalam kaitan dengan pengelolaan angaran dan pertanggungjawabannya sudah on the track,meskipun kita harus bekerja keras lagi untuk mendapat nilai yang lebih baik kedepannya. Kepada ASN yang berkinerja baik akan diberi reward dalam bentuk promosi jabatan,” imbuhnya.
Sementara Wakil Bupati Viktor Madur yang menerima plakat SAKIP dari Kementerian PANRB baru-baru ini mengatakan, pencapaian tersebut selaras dengan cita-cita Pemda Manggarai untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, kerja lebih fokus, terukur dan tuntas.
“Inilah hasilnya, bahwa apa yang selalu diperintahakan oleh bupati kepada semua perangkat daerah sangat bermanfaat. Saya kembali lagi apa yang sudah disampaikan bupati kepada kita semua, kerja Fokus Terukur Tuntas. Karena kalau tidak ada penegasan seperti itu maka belum tentu dapat prestasi seperti ini,” kata Wabup Madur.
Dan untuk berikutnya, kata Madur, hasil penilain SAKIP ini digunakan sebagai acuan untuk memaksimalkan penggunaan anggaran khususnya program yang menyentuh kesejahteraan masyarakat dan mensinergiskan program dan kegiatan antar OPD.
“Jadi SSAKIP inilah yang mengarahkan setiap OPD untuk menetapkan program dan kegiatan strategis sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Program jangan banyak, biar sedikit tapi menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” cetusnya. (js)
