Deklarasi tolak politik uang di depan Rumah Gendang Ka, Kelurahan Wali Kecamatan Langke Rembong, Senin 1 April 2019. (Photo : floressmart).
Floressmart- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur ‘mengencangkan’ tensi kerja pengawasan jelang Pemilu 2019. Salah satunya dengan memasivkan gerakan tolak politik uang yang marak diperbincangkan publik hari-hari belakangan ini.
Kampanye tolak politik uang dan politisasi Sara ini dilaksanakan lagi hari Minggu (31/3). Dilangsungkan di halaman Rumah Wunut Ruteng, kegiatan tersebut diikuti oleh pemilih pemula dan mahasiswa.
Bawaslu juga menggelar diskusi kepemiluan di rumah-rumah adat. Kampung Ka di Kelurahan Wali Kecamatan Ruteng, merupakan lokasi pertama Bawaslu melaksanakan roadshow ”Kampung Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi Sara”.
Dihadiri oleh tokoh adat,tokoh masyarakat, pengurus kelurahan dan para para pemuda, acara tersebut diawali dengan dialog tentang kepemiluan serta bahaya politik uang dan Sara.
Komisioner Bawaslu Manggarai, Heribertus Harun yang memimpin kegiatan tersebut menjelaskan, deklarasi tolak politik uang sudah masiv sejak awal tahun 2018 berupa sosialisasi tugas pengawasan partisipatif di setiap kecamatan.
Sosialisasi pengawasan partisipatif menurutnya sangat penting dilaksanakan langsung ke rumah-rumah adat sebagai tempat yang paling banyak disambangi ‘pemain’ politik selama era pemilihan langsung.
“Untuk wilayah Kecamatan langke Rembong dimulai di kampung Ka. Luar biasa antusias dari tokoh-tokoh yang hadir, kita bisa sharing panjang lebar tentang Pemilu,” kata Heribertus Harun usai deklarasi di rumah adat kampung Ka, Senin 1 April 2019.
Dijelaskan Heribertus, deklarasi tolak politik uang dan politisasi Sara yang intens sebenarnya untuk menghadirkan kualitas demokrasi yang bermartabat sekaligus menyelamatkan masyarakat dari sesat politik uang dan bahaya Sara. Sehingga menetapkan rumah-rumah adat sebagai kawasan bebas politik uang menurutnya merupakan cara jitu menangkal money politic.
Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa politik durjana makin nampak jelang pencoblosan menyeret akar rumput sebagai masyarakat literasi rendah yang gampang diperdaya.
“Tugas pengawasan Pemilu salah satunya membuntuti pergerakan money politic di akar rumput. Kita lawan bersama, masyarakat juga jangan mau harga dirinya dibeli dengan uang,” cetusnya.
Seperti dipantau, setelah memberi pendidikan politik, tokoh adat dan sejumlah pemuda kemudian membacakan deklarasi tolak politik uang dan politisasi Sara di depan rumah adat. Deklarasi ditutup dengan pembubuhan tanda tangan di atas baliho. (js)
