Bupati Deno Kamelus saat menyerahkan empat unit sepeda motor ke Kepala BPN, Viktor Tuati. (photo : floressmart).
Floressmart- Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai mendapat bantuan sepeda motor dari Pemkab Manggarai. Acara serah terima sepeda motor dilangsungkan di lobi kantor bupati Manggarai, Senin 13 Mei 2019.
Empat unit sepeda motor Honda jenis CB150R diserahkan Bupati Deno Kamelus kepada Kepala BPN Manggarai, Viktor Tuati dan disaksikan Wakil Bupati Viktor Madur, Plt Sekda Anggalus Angkat, sejumlah pimpinan OPD dan Kepala Bank NTT Cabang Ruteng, Vinsen Suluh.
Bupati Deno Kamelus ketika diwawancarai wartawan mengatakan, bantuan sepeda motor kepada BPN Manggarai merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah untuk kelancaran tugas sertifikasi tanah milik masyarakat.
“Tahun 2018 ada surat dari Kepala Badan Pertanahan, mereka ada beban tugas yang sangat luar biasa untuk target-target sertifikasi tanah di Manggarai. Tapi sarana dan sumber daya manusia mereka terbatas sementara kita tahu ini kan institusi yang memberi pelayanan publik, dalam rangka pelayanan publik itu yang paling dibutuhkan antara lain sarana prasarana dan motor ini kan termasuk dalam sarana ya,” ujar Bupati Deno.
Selain bantuan sarana, Pemkab Manggarai, tambah Deno, juga mengirim 10 orang lulusan SMK dari Manggarai untuk disekolahkan di Sekolah Tinggi Pertanahan Jogja. Menurut Deno, setelah lulus 10 orang itu akan ditempatkan sebagai juru ukur di Kantor BPN Manggarai.
“Kita sudah pulang teken MoU (Nota Kesepahaman) dengan Sekolah Tinggi Pertanahan Jogja. Dan itu sudah selesai, kita bantu mereka (BPN) dalam rangka penambahan sumber daya manusia,” imbuhnya.
Masih terkait sertifikasi tanah, Bupati Deno menyampaikan bahwa tahun 2019 ini Bank NTT memberi bantuan pembuatan sertifikat tanah bagi masyarakat yang tergabung dalam kelompok Simantri (Sistem Manajemen Pertanian Terintegrasi).
“Kemudian yang kedua kita mendapat CSR (Corporate Social Responsibility) dari Bank NTT. Jadi CSR itu kita minta Bank NTT untuk membiayai persertifikatan tanah. Saya yang tanda tangan MoU dengan Kepala Pertanahan sedangkan mengenai urusan pembayaran nanti dengan Bank NTT,” tuturnya.
“Itu adalah CSR kita, itu ada sekitar 200-an bidang dan itu kita ambil dari kelompok-kelompok tani yang tergabung dalam Simantri, konsep kita adalah dengan tanah-tanah yang bersertifikat maka ketergantungan dia (masyarakat) terhadap pemerintah itu untuk tahun-tahun ke depan itu berkurang,” ujarnya menambahkan.
Bupati Deno berkata, sertifikat yang akan diterima petani nantinya dapat dipakai sebagai agunan bank. “Bisa sampai 10 juta 15 juta lalu itu bisa dipakai modal dia untuk beli mulsa beli pupuk beli bibit dan seterusnya kurang lebih begitu konsepnya,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor BPN Manggarai Viktor Tuati mengaku bersyukur mendapat dukungan dari Pemkab Manggarai.
“Bantuan motor ini memperlancar tugas kita baik itu kegiatan rutin maupun kegiatan proyek yang ada terutama untuk membantu pemerintah daerah dalam hal ini untuk kegiatan sertifikasi tanah Pemerintah Kabupaten Manggarai, aset pemerintah daerah dan juga untuk tanah-tanah program sertifikasi tanah simantri yang mana tahun ini harus kita selesaikan 225 bidang tanah,” kata Viktor Tuati.
Kekurangan tenaga dan peralatan
Viktor Tuati menambahkan, selain menuntaskan sertifikasi aset pemda dan program sertifikat simantri, BPN Manggarai juga ditugaskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk mengukur dan mensertifikatkan lahan yang dikeluarkan dari kawasan hutan.
“Tahun ini lahan yang dikeluarkan dari kawasan tahun sekitar 800 bidang. Ini merupakan program khusus kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu di Desa Nggalak Reok Barat, percetakan sawah yang kedua untuk di Desa Gelong Kecamatan Lelak itu ada 4 desa,” paparnya.
Diakui Viktor Tuati, pihaknya masih kekurangan tenaga. Ia merincikan, jumlah pegawai PNS di BPN Manggarai ada 21 orang, tenaga honorer 5 orang sedangkan relawan 10 orang.
“Untuk tugas-tugas lapangan seperti pengukuran tanah, BPN Manggarai hanya mengandalklan 3 orang juru ukur sementara tiap tahunnya BPN Manggarai menangani 7000an bidang yang disertifikatkan,” katanya.
Selain kekurangan SDM, kata Viktor, pihaknya juga membutuhkan peralatan yang mendukung kerja pengukuran .
“Untuk fasilitas dari pusat memang tidak ada paling tidak untuk peralatan yang dibutuhkan yang sudah di laksanakan itu teodolit yang harga sekitar Rp250 juta untuk pemetaan pemetaan ya itu bantuan pusat,” pungkas dia. (js)
