SD Inpres Dongang (photo : floressmart).
Floressmart- Yosefus Manuel Jebarut dilarang mengikuti ujian naik kelas hanya karena orang tuanya belum melunasi uang komite. Bocah ini disuruh pulang oleh kepala sekolahnya jelang jam pertama ujian, Senin pagi 10 Juni 2019.
Siswa kelas 2 Sekolah Dasar Inpres (SDI) Dongang Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur ini terpaksa pulang dengan kecewa. Bocah 7 tahun ini pun terancam tinggal kelas.
Mateus Jebarut, orang tua Yosefus pun langsung mendatangi kepala sekolah SDI Dongang, ia tidak terima anaknya diperlakukan demikian. Namun kedatangan Mateus tidak lantas membuat pihak sekolah melunak. Mateus kemudian mengadukan masalah tersebut ke Dinas Pendidikan setempat.
“Saya ke sana (sekolah) memang protes karena saya kecewa Pak, kenapa kok gara-gara saya belum lunasi uang komite lalu anak jadi korban. Ini kejam sekali pak. Saya juga sudah melaporkan masalah ini ke dinas, cuman tadi tidak ketemu kadisnya,” kata Mateus kepada wartawan di rumahnya di Lempe Re’a Ruteng, Senin.
Uang komite yang ditunggaknya terang Mateus untuk pembangunan pagar sekolah. Ia sendiri mengaku telah membayar setengah dari kesepakatan Rp400 ribu rupiah.
“Masing-masing orang tua dibebankan Rp400 ribu rupiah dan saya punya sudah bayar Rp200 ribu tapi sampai begitu sekali tindakan kepala sekolahnya, sangat tidak manusiawi,” ungkap Mateus.
Alasan kepsek
Sementara itu, Kepala Sekolah SDI Dongang, Mumut Biata ketika ditemui wartawan membenarkan ia sendiri yang melarang lima orang murid di sekolahnya tidak boleh mengikuti ujian naik kelas termasuk Yosefus. Hal itu menurutnya terpaksa dilakukan akibat sikap ‘membangkang’ yang ditunjukkan sejumlah orang tua murid di sekolah itu yang tidak mengindahkan kesepakatan yang telah diambil bersama.
Namun kepsek yang biasa dipanggil Ibu Biata ini menuturkan bahwa tindakan yang diambilnya tidak serta merta tapi telah diberitahukan kepada orang tua murid baik dalam rapat komite maupun melalui surat resmi.
“Hari Sabtu (8/6) saya katakan begini, hari Senin kita ujian, bagi yang tidak lunas datang sekolah bersama dengan orang tua, apa maksudnya saya, kalau orang tuanya datang komunikasi yang penting,” katanya.
“Yang orang tuanya tidak datang saya suruh pulang minta tanggung jawab orang tua kan sudah berapa kali kirim surat tolong pelunasan. Itu ada banyak tadi yang datang bilang Ibu saya punya sisa 250 tetapi saya bawa 50, saya bilang tidak masalah yang penting tanta datang sudah mengaku mau bayar ada berapa tadi masuk ujian,” sambung dia.
Kepsek Biata menambahkan, orang tua Yosefus tidak memiliki itikad baik malah sebaliknya datang menemuinya dengan marah-marah.
“Hari Sabtu itu saya katakan yang tidak ada uang datang dengan orang tua, tersirat maksud untuk komunikasi ka, tapi ternyata dia datang langsung berdiri disini tidak tidak duduk langsung bentak saya, kau punya sekolah sekolah negeri atau sekolah swasta kau kasih keluar anak-anak hanya karena uang komite,” ujarnya meniru ucapan Mateus.
Meski telah “mengusir” anak didiknya, namun Kepsek Biata masih membolehkan Yosefus untuk ikut ujian asal orang tuanya mau berkomunikasi dengan baik.
“Bisa ujian susulan kan ada ujian susulannya,” ujarnya.
Seperti disampaikan Kepsek Biata bahwa pembangunan pagar sekolah digulirkan sejak tahun 2016 bersama kepala sekolah terdahulu namun baru terealisasi setelah dirinya dilantik menjadi Kepala Sekolah SDI Dongang awal tahun 2018 lalu. Sejumlah orang tua murid yang merasa telah mengumpulkan uang mendesak agar rencana tersebut harus ditindaklanjuti.
“Saya hanya menindaklanjuti saja atas persetujuan ketua komite bersama orang tua murid. Realisasi fisik telah selesai meskipun belum 100 persen tapi utang yang harus dibayar ke penyedia material sekitar 50-an juta, itu yang harus kita cari sekarang ini,”ungkapnya.
Dihubungi terpisah, Wakil Bupati Manggarai, Viktor Madur mengecam tindakan yang diambil pihak sekolah. Menurutnya, apapun bentuk persoalan di sekolah jangan sampai mengorbankan anak didik.
“Itu namanya tindakan sewenang-wenang. Apapun soal jangan sampai anak-anak kita yang jadi korban,” ujarnya.
Wabup Viktor berjanji akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ia menginginkan agar anak yang diusir dari sekolahnya dapat mengikuti ujian lagi.
“Anak-anak itu harus bisa ikut ujian lagi, kasihan sekali mereka. Saya akan panggil Kadisnya ya,” kata Viktor Madur. (js)
