Anggota DPRD Manggarai, Ebert Ganggut ketika berkampanye untuk Deno-Madur di Rahoung Utara (photo : floressmart).
Floressmart- Propaganda Bupati gagal terdengar lucu ketika hal itu turut dikonsumsi oleh anggota dewan sebab evaluasi lembaga DPRD terhadap kinerja pemerintahan Bupati Deno Kamelus dan Victor Madur selama ini berada pada indeks muaskan.
Politisi PAN, Ebert Ganggut menyindir koleganya di DPRD yang meracau tentang tagar Bupati gagal maupun jargon perubahan jelang Pilkada Maggarai, 9 Desember 2020.
“Lembaga dewan telah mengukur kinerja kepala daerah melalui LKPJ maupun LKPD berisi informasi penyelenggara pemerintahan setiap tahun, hasilnya praktis tak ada sikap menolak dari teman-teman DPRD artinya kinerja Pak Kamelus dan Pak Victor baik-baik saja,” kata Ebert, dihubungi Rabu 7 Oktober 2020.
Sebaliknya, kata Ebert, diksi Bupati gagal justru menimbulkan spekulasi liar seolah-olah tata kelola pemerintah selama ini berjalan tanpa kontrol DPRD. Legislator asal dapil Wae Ri’i dan Rahong Utara ini mengaku kesal dengan penyangkalan pihak tertentu terhadap hasil-hasil pembangunan.
“DPRD kabupaten Manggarai saat mengukur kinerja Pak Kamelus selama hampir 5 tahun terakhir menyatakan dan merekomendasikan baik-baik saja. Tapi kali ini kita mengatakan perubahan ganti Bupati ganti Bupati mengindikasikan kinerja pak Victor dan pak Kamil selama ini gagal. Lucu, memang kadang-kadang kami yang politik ini hari ini omong lain besok omong lain dan pada akhirnya berdusta,” sebutnya.
Anggota DPRD tiga periode ini mengatakan, jargon perubahan maupun ganti Bupati sudah tidak relevan lagi dengan fakta Manggarai yang maju.
“Kenapa kita malu-malu kucing mengakui adanya 16 penghargaan yang diberikan pemerintah pusat dan lembaga negara kepada Pemkab Manggarai. Kita tiba-tiba lupa sejarah bahwa Manggarai raih WTP dua tahun berturut-turut baru terjadi dibawah pemerintahan Deno-Madur,” nyinyir Ganggut.
Menurutnya, kinerja pemerintah tidak bisa diukur dengan jargon sebab kewenangan untuk menilai kinerja kepala daerah ada pada lembaga kredibel seperti BPK RI berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. (js)
