Kajari Manggarai, Bayu Sugiri menandatangani pakta zona integritas (Photo ; Floressmart).
Floressmart- Zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) mulai diterapkan di lingkungan Kejaksaan Negeri Manggarai Nusa Tenggara Timur.
WBK dan WBBM merupakan bagian dari kesungguhan institusi dalam mengukuhkan diri sebagai lembaga yang mempunyai komitmen untuk mencegah terjadinya korupsi disertai reformasi birokrasi yang akuntabel.
Pencanangan WBK dan WBBM merupakan amanat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Manggarai, Bayu Sugiri mengatakan, reformasi birokrasi dapat dinilai dari seberapa besar perubahan mendasar yang dilakukan secara bertahap, yang diharapkan mampu membentuk karakter aparatur birokrasi baik secara pribadi maupun kelembagaan.
“Menjadi perhatian kita bersama bahwa pencanangan pembangunan zona integritas adalah langkah awal dan bagian dari mensukseskan reformasi birokrasi, dengan melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, pelayanan prima dan memuaskan,” ujar Kajari Bayu Sugiri kepada wartawan di kantor Kejari Manggarai, Selasa 16 Maret 2021.
Pencanganan zona integritas bertujuan mewujudnya penegakan hukum yang berkeadilan dan berhati nurani sesuai dengan harapan masyarakat.
“Dengan pencanangan wilayah bebas korupsi dan wilayah bersih melayani maka disepakati bagaimana memberikan pelayanan cepat kepada masyarakat, akuntabilitas, berbasis IT sehingga pelayanan menjadi lebih cepat dan terarah,” jelasnya.
“Saya menegaskan dalam rangka mewujudkan hal ini,profesionalisme kita harus terus dioptimalkan dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih serta mampu melayani publik secara netral serta berdedikasi,” tambahnya.
Kajari yang baru dua pekan bertugas di Manggarai ini menyampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Manggarai juga siap memberikan layanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Lebih kepada pelayanan publik seperti ada isntrumen keperdataan, kita membantu dengan memberikan pelayanan hukum, misalnya ada masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum tidak harus teritorialkan, kita bisa memberi informasi hukum melalui fitur dalam website kita,seperti itu,’’ sebutnya.
Selain itu sambungnya, informasi penangan kasus baik kasus-kasus pidum maupun korupsi dapat diakes melalui website Kejari Manggarai. (js).
