ASN di Manggarai Dilarang Mudik, tapi Perjalanan Dinas Boleh

Ilustrrasi Larangan Mudik Lebaran 2021.

Floressmart- Upaya pencegahan, penyebaran dan penularan COVID-19 hingga kini terus dilakukan oleh pemerintah. Langkah tegas pun diambil dalam menanggulangi masalah peningkatan kasus penularan virus corona.

Khusus kali ini, yaitu menjelang masa libur dan cuti bersama Idul Fitri 1442 Hijriah pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) secara resmi pada Jumat (26/3/2021) melarang mudik lebaran 2021 pada 6-17 Mei 2021.

Larangan bepergian atau mudik juga diberlakukan bagi ASN. Seperti halnya Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur juga dilarang melakukan perjalanan ke luar daerah.

Larangan tersebut tercantum dalam Surat Edaran Bupati Manggarai No: Organ 065/55/IV/2021 tanggal 14 April 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan atau Mudik, dan atau Cuti bagi ASN Dalam Masa Pandemi COVID-19.

Baca juga  Periksa Corona Sudah Bisa di RS Ben Mboi Tapi Terkendala Dua Hal Ini

Larangan yang berlangsung selama sebelas hari berlaku untuk para ASN dan keluarganya.

“Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarga dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik sejak tanggal 06 mei sampai dengan 17 Mei 2021,” bunyi SE yang ditandatangani Bupati Manggarai, Heribertus L.G Nabit.

Surat Edaran ini merupakan tindak lanjut dari SE Menpan RB tanggal 24 Maret 2021 dan Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 No.12 tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi COVID-19.

Pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah bagi ASN selama hari libur nasional tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi lonjakan kasus positif COVID-19.

Namun dalam SE tersebut diatur pula pengecualian larangan bepergian berlaku bagi ASN dan P3K yang memiliki alasan khusus.

Pertama, ASN dan P3K yang sedang melaksanakan perjalanan tugas kedinasan dengan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Sekda.

Baca juga  Camat Lembor Sebut Posko Covid-19 di Weri Pateng Ganggu Aktifitas Warga

Kedua, ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu bepergian ke luar daerah, dengan terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Bupati Manggarai.

ASN dan P3K yang telah mendapatkan izin Cuti antara lain: Cuti Melahirkan, Cuti Sakit, Cuti alasan penting.

ASN dan P3K yang telah memperoleh izin untuk bepergian ke luar daerah juga harus selalu memperhatikan empat hal, yaitu:

  1. Peta zonasi risiko penyebaran COVID-19 yang ditetapkan Satuan Tugas Penanganan COVID-19.
  2. Peraturan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah asal dan daerah tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang.
  3. Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19.
  4. Protokol kesehatan yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan.

Lebih lanjut, para ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai diwajibkan melakukan upaya preventif demi menekan penyebaran COVID-19 sekaligus menjadi contoh bagi keluarga dan masyarakat sekitar. “Pegawai ASN wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta menerapkan 5M+3T,” demikian bunyi SE yang diterima media ini, Sabtu 8 Mei 2021.

Baca juga  Pasien PDP Corona Asal Mabar Dirawat di RS Ben Mboi

Penerapan 5M mencakup menggunakan masker dengan benar, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Sementara langkah pencegahan lainnya adalah testing, tracing, dan treatment (3T).

Langkah penegakan disiplin

Kepala Satuan Perangkat Daerah diminta melakukan langkah-langkah penegakan disiplin terhadap ASN yang melanggar ketentuan dalam SE tersebut.

ASN yang melanggar ketentuan, akan diberikan hukuman disiplin sesuai dengan PP No. 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan PP No. 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Penegakan disiplin juga dilakukan melalui pemantauan dari masing-masing Kepala satuan Perangkat Daerah sesuai Format pelaporan, dan diminta melaporkan hasil pelaksanaan dari SE ini kepada Bupati Manggarai paling lambat 21 Mei 2021. (red)

Tag: