Bupati Manggarai Heribertus Nabit dan Wakil Bupati Heribertus Ngabut (Photo : Istimewa).
Floressmart- Forum Pemuda Manggarai Makasar (FPM) menggelar dialog publik secara virtual mengevaluasi 100 hari kepemimpinan Bupati Manggarai Heribertus Geradus Laju Nabit dan Wabup Heribertus Ngabut (H2N).
Dialog yang digelar Sabtu 12 Juni 2021 ini melibatkan empat orang narasumber, masing-masing, Arlan Nala selaku pegiat media sosial, Yohanes J. Nami, Dosen Fisipol Undana, Emanuel Suryadi selaku Ketua GMNI Manggarai dan Marianus Manto Tapung selaku Dosen Unika Santu Paulus Ruteng.
Dialog tersebut khusus membedah prospek 100 hari masa kepemimpinan H2N sejak keduanya dilantik pada 17 Februari 2021.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) FPM, Robert Dacing kepada Floresmart mengatakan bahwa pihaknya merangkum beberapa catatan penting hasil dialog publik ini.
Ia mengatakan, berkaitan dengan hasil dialog pihaknya memberikan beberapa bahan rekomendasi untuk pemerintahan H2N.
Rekomendasi itu, kata Robert, berkaitan dengam beberapa program prioritas yang harus direalisasikan sesuai janji kampanye Hery-Heri.
Dalam catatannya FPM memberi penekanan agar Bupati dan Wabup Manggarai betul-betul menjalankan amanah rakyat sesuai sumpah yang telah dilakukan waktu pelantikan, bukan menjalankan amanah partai politik atau golongan tertentu.
“Kami melihat ada banyak program-program yang telah dijanjikan H2N waktu masih berstatus calon Bupati dan Wabup, yakni, kenaikan tamsil guru, pembangunan Rumah Sakit Pratama, kesejahteraan petani mileneal dan belum lagi program-program lain yang dijanjikan H2N selama masa kampanye. Kami berharap program itu mampu dilaksanakan,” ujar Robert, Sabtu.
Sikap antikritik Buzzer dan timses
Tak hanya untuk H2N, pihaknya juga memberikan catatan khusus untuk para timses yang terlihat geram ketika Bupati dan Wabup mereka dievaluasi.
Menurut Robert, sikap buzzer H2N sudah membatasi ruang dialektika masyarakat Manggarai seakan-akan Bupatinya timses padahal kalau sudah mengabdi untuk daerah maka jelas itu Bupati untuk masyarakat Manggarai.
“Sikap seperti itu berdampak buruk terhadap kepercayaan masyarakat Manggarai terhadap pemimpin baru. Jangan memukul mundur demokrasi ini dengan caci maki atau sikap yang menyerang personal,” sebut Robert.
Ia juga memberi penegasan terhadap H2N dan para timses agar memahami NKRI sebagai negara demokrasi. Hal itu sebagai bukti normatif dimana demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
“Sebagai kekuatan hukumnya adalah kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Oleh karena itu kehadiran pemuda dalam dialog publik ini tentu berperan penting dalam pembangunan daerah” tutupnya.
Sebelumnya langkah FPM menggelar dialog publik ini ditentang para pendukung H2N.
Mereka geram terhadap FPM yang berencana menggelar kegiatan tersebut, pasalnya menurut mereka 100 hari kerja H2N bukan merupakan sebuah program yang dijanjikan pada saat kampanye.
Frans, salah satu pendukung H2N dalam postingan di group Facebook menulis H2N tidak pernah menjanjikan kalau adanya program 100 hari kerja. Tidak semua pemimpin harus ada program 100 hari kerja.
Ia lantas menilai FPM merupakan kelompok barisan tidak bermutu.
“FPM ini masih bodok dan dungu mereka tidak ikut perkembangan kepemimpinan H2N selama ini maupun waktu kampanye. Jika ada janji baru ditagih, kalau tidak ada janji ngapain kalian evaluasi” tulis Frans.
Ia menganggap FPM tak paham soal kata evaluasi.
“Setahu saya evaluasi itu jika sebelumnya pernah dibicarakan sehingga pada akhirnya dievaluasi. Atau mungkin ada pengertian lain dari kata evaluasi,” tulisnya lagi.
Tak hanya Frans, para pendukung lain pun tidak menerima jika Bupati dan Wabup junjungan mereka dievaluasi.
Wabup membantah
Sementara itu Wakil Bupati Manggarai, Heribertus Ngabut yang dihubungi media ini juga membantah terkait tema 100 hari kerja itu.
Ia mengaku bahwa tema 100 hari kerja itu tidak masuk dalam program H2N atau janji H2N.
“Itu hanya istilah mereka saja,” kata Ngabut singkat.
Menanggapi penolakan itu, Sekretaris Jenderal FPM, Robert Dacing mengatakan bahwa pihaknya akan tetap menggelar dialog publik itu meski menuai komentar negatif dari para pendukung.
Robert menjelaskan tujuan dari diskusi publik itu bukan soal program atau janji H2N tetapi bagaimana kinerja H2N dalam 100 hari memimpin Manggarai.
“Konsep kami dalam diskusi kali ini bukan fokus di program 100 harinya. Tapi bagaimana kinerja H2N dalam 100 hari tersebut sehingga masyarakat bisa menilai,” kata Robert.
Ia menambahkan, pasca H2N dilantik telah dijelaskan bahwa program 100 hari itu memang tidak menjadi patokan. Namun ada empat aspek yang menjadi fokus utama H2N, yakni penanganan Covid-19, RPJMD, reformasi birokrasi, penataan kota Ruteng dan pengelolaan sampah. Hal itulah yang akan dievaluasi.
“Jadi bukan soal ada tidaknya janji program 100 hari kerja tetapi ini lebih kepada menilai kinerja H2N selama 100 hari memimpin Manggarai. Hal ini sah-sah saja kan. Masyarakat juga punya hak untuk menilai apalagi program 100 hari tidak ada pertanggungjawaban politiknya sehingga sah untuk dibahas” cetusnya. (Berto Davids)
