Bupati Manggarai, Heribertus G.L Nabit (Photo : Prokopim).
Floressmart- Bupati Manggarai, Heribertus Nabit mengingatkan segenap pimpinan perangkat daerah menertibkan data keuangan maupun dokumen kepemerintahan lainnya kepada siapapun sebelum hal itu final diputuskan oleh Bupati dan Wakil Bupati.
Bupati Heribertus Nabit menyiratkan seolah selama ini ada pihak-pihak di dalam birokrasi yang membocorkan dokumen atau informasi yang memang belum bisa untuk dikonsumsi publik.
“Dan saya ingatkan kan kepada seluruh jajaran pemerintah dari atas sampai ke bawah jangan jadi Brutus, kenapa, karena ada dokumen-dokumen yang menurut kami dokumen-dokumen yang hanya diketahui oleh pimpinan perangkat daerah dan Bupati dan wakil bupati tapi justru dokumen-dokumen ini keluar. Saya ingatkan ini terutama di sisi perencana dan di sisi keuangan daerah,” kata Heribertus Nabit dalam acara pelantikan 10 orang pekabat eselon IIB, Rabu 1 September 2021.
Brutus masa kini menjadi simbol penghianatan. Brutus merupakan, pria bernama Marcus Junius Brutus Caepio (85 SM – 42 SM). Konon Brutus adalah orang yang paling disayang Kaisar. Namun dia pada akhirnya ikut membunuh Julius Caesar.
Dalam kesempatan itu Bupati Manggarai menekankan agar setiap pimpinan OPD mengawasi masing-masing unit kerja agar tidak ceroboh mengumbar informasi penting dan data-data rahasia.
“Lihat baik-baik stafnya supaya jangan ada dokumen-dokumen keuangan yang lepas begitu saja. Dan ketika saya ditanya atas dokumen itu saya sendiri juga kaget terutama dokumen-dokumen keuangan daerah,” sebut Bupati Heribertus Nabit.
“Ada hal-hal yang belum matang belum selesai didiskusikan, belum final diputuskan saya minta tegaskan kepada staf untuk tidak bicara kepada siapapun tentang hal-hal yang belum matang itu,” sambungnya.
Lebih lanjut dia menegaskan agar informasi yang dianggap layak untuk dipublikasikan hanya boleh disampaikan oleh pimpinan perangkat daerah.
“Supaya kita sama-sama belajar bahwa hanya keputusan yang final yang dibicarakan keluar, hanya itu yang masih dalam konsep jangan dulu dibicarakan yang final yang akan dibicarakan.Kalaupun final kita bisa tentukan siapa yang berhak bicara tentu hanya pimpinan perangkat daerah yang akan bicara bukan semua orang di dalam perangkat daerah yang bicara sesuka Sukanya,” pungkasnya. (js)
