Floressmart- Partai Golkar Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) bersepakat untuk mengusung calon bupati sendiri pada Pilkada Manggarai 2024 mendatang.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPD II Golkar Manggarai, Yoakim Yohanes Jehati kepada wartawan pada sela-sela pelantikan kepengurusan Golkar tingkat Kecamatan Reok, Jumat (11/2/2022).
Ia mengatakan, Golkar telah melakukan konsolidasi penuh menuju Pilkada Manggarai 2024, baik dari tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa dan kelurahan.
“Tahun 2024 Golkar akan mengusung calon bupati sendiri, maksudnya bukan berarti menutup ruang koalisi dan komunikasi dengan partai-partai lain. Calon bupati yang diusung Golkar punya kebebasan sendiri memilih siapa wakilnya,” tutur Yoakim.
Menurutnya, mengusung calon bupati sendiri lebih menghemat biaya dari pada nanti beli partai lain di Jakarta. Kata dia, saat ini satu kursi biayanya dapat mencapai Rp 1 miliar dan jika dibutuhkan lima kursi, berarti Rp 5 miliar.
“Lebih baik kalau ada itu uang kita konsolidasi saja, sebab rugi kan kalau kita beli partai, apalagi kalau ada partai yang pasang target sepuluh sampai lima belas kursi, belum lagi partai yang hanya satu kursi tapi setengah mati, mintanya Rp 1 miliar. Kan rugi kita,” ucap Yoakim.
“Pengalaman Pak Sebastian Salang lalu hanya tinggal satu kursi mau pas jadi calon bupati, tetapi paginya minta Rp 1 miliar dan sorenya minta Rp 2 miliar, besoknya lagi minta Rp 3 miliar, padahal hanya mau beli satu kursi saja,” sambungnya menerangkan.
Mengurus Pilkada 2024, kata Yoakim, memang merupakan satu pekerjaan berat tetapi jika Golkar satu hati dan satu tekad, maka semuanya mudah. Oleh karena itu, Golkar selatan dan Golkar utara harus bersatu.
“Dua hari lalu kita kukuhkan pengurus di Kecamatan Satarmese dan hari ini di Kecamatan Reok. Oleh karena itu, wilayah selatan dan utara ini harus bersatu mengibarkan panji-panji Golkar sampai di pelosok desa dan kelurahan” ujar Yoakim.
Lebih lanjut, Alumni Stipas St Sirilus Ruteng ini mengatakan, tekad Golkar untuk Pilkada 2024 merupakan sebuah keputusan matang yang lahir dari keputusan Rapimda Provinsi NTT.
Sedangkan terkait calon bupati yang diusung, Yoakim mengatakan, pihaknya belum bisa terbuka soal itu karena keputusan calon bupati yang diusung Golkar adalah keputusan nasional, bukan daerah.
“Kita di daerah ini kan tunggu saja hasilnya karena yang punya kewenangan mereka di Jakarta. Mereka yang keluarkan SK,” tuturnya.
Ia juga menjelaskan, aturan yang telah ditetapkan Golkar secara nasional terkait pengusungan calon bupati bisa diambil dari dua opsi, yakni imcumbent dan ketua DPD.
Artinya, calon bupati yang diusung Golkar bisa saja bupati dan wakil bupati yang menjabat sekarang maupun ketua DPD sekarang.
“Kalau omong incumbent di Manggarai yah bisa Heri Nabit dan bisa juga Heri Ngabut toh. Kalau tidak itu yah, maka ketua DPD sudah otomatis naik jadi calon. Kan begitu keputusan nasionalnya,” tutup anggota DPRD Kabupaten Manggarai ini.
Laporan: Berto Davids