PMKRI Demo Polres : Periksa Istri Bupati Manggarai

PMKRI berdemo di Polres Manggarai desak usut dugaan suap proyek APBD Manggarai (Foto : Floressmart).

Floressmart- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ruteng menggelar unjuk rasa di Mapolres Manggarai Nusa Tenggara Timur, Senin (5/9/2022).

Mahasiswa mendesak Kapolres Manggarai AKBP Yoce Martin segera memerintahkan jajarannya mengusut dugaan suap proyek APBD yang melibatkan Meldiyanti Hagur, yang merupakan istri dari Bupati Manggarai Heribertus Nabit.

Dalam orasinya, Ketua PMKRI, Yohanes N. Nandeng mengapresiasi keberanian seorang kontraktor bernama Adrianus Fridus yang membongkar praktik jual beli proyek dalam pemerintahan Bupati Hery Nabit.

“PMKRI Manggarai berterima kasih kepada saudara Adrianus ini, dia berani membongkar drama suap proyek-proyek APBD yang diperankan istri bupati, Meldiyanti Hagur dan orang dekat bupati,” ucap Yohanes dari atas mobil pickup.

Fakta yang diungkap Adrianus sejatinya bisa dijadikan petunjuk sebuah tindak pidana, namun pada saat yang sama aparat penegak hukum (APH) malah diam sehingga memunculkan spekulasi seolah-olah APH masuk angin.

Baca juga  Dituding Pungut Fee Proyek APBD, Kakak Ipar Bupati dan Bekas Ketua Timses Diperiksa Tipikor

Untuk itu PMKRI mendesak kepolisian agar segera melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terlibat.

“Kami belum membaca tindakan kepolisian menindaklanjuti nyanyian kontraktor Adrianus ini. Dia (kontraktor) sudah gamblang membuka fakta dari sebuah tindak pidana. Tapi kenapa kepolisian malah diam. Panggil dan periksa istri bupatinya termasuk Adrianus ini,” seru Nandeng.

Jika Polres Manggarai tidak segera menyelidiki kasus tersebut, dia mengancam akan menyurati Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mencopot AKBP Yoce Marten.

“Jumlah kami memang tidak seberapa hari ini. Tapi jika bapak kapolres tetap diam saja maka kami anggap bapak masuk angin. Ingat pak jabatan bapak dipertaruhkan dalam kasus suap ini,” seru pria yang biasa dipanggil Nardy itu.

Senada dengan Yohanes N. Nandeng, Presidium Gerakan Kemasyarakatan Yohanes Christoper Yarkeybi dalam tuntutannya melitanikan dugaan suap proyek APBD di Manggarai yang telah menjadi rahasia umum.

“Satu kontraktor sudah buka mulut, akan muncul Adrianus-Adrianus yang lain. Saya duga, semua proyek infrastruktur menggunakan cara ini. Uang upetinya ditampung untuk kepentingan pribadi. Itu menunjukkan Manggarai sedang tidak baik-baik saja,” sebutnya.

Baca juga  Cegah Imbas Covid-19, Kapolres Manggarai Bagi-bagi Sembako

Dia pun meminta Kepolisian tidak hanya menyelidiki proyek-proyek yang telah dikerjakan tapi ikut mengawasi tender proyek.

“Kepolisian jangan saja selidiki proyek yang sudah dikerjakan, permufakatan jahat siapa yang harus dimenangkan dalam tenderisasi ini terjadi karena adanya setoran-setoran tadi,” bebernya.

Akibatnya, lanjut Christopher, praktik fee proyek ini justru menciptakan proyek-proyek berkualitas rendah.

“Bayangkan, kontraktor dadakan setelah pilkada jumlahnya sangat banyak. Mereka tidak punya peralatan sama sekali dikasih proyek. Dalam perjalanan mereka mesti membayar pos-pos upeti, belum bicara bayar semua peralatan. Akibatnya uang menipis lalu bagaimana caranya supaya tetap untung terpaksa makan volume dll. Yang rugi siapa, ya rakyat, apa ruginya ya jalan yang dia kerjakan belum setahun rusak lagi,” ulas Christopher.

Sandi “50 Kg Kemiri”

Seperti diberitakan, praktik jual beli proyek APBD di Kabupaten Manggarai menyeruak berdasarkan pengakuan mengejutkan seorang kontraktor bernama Adrianus Fridus .

Baca juga  Culasnya DPRD Manggarai Bimtek di Tengah Pandemi Covid

Dengan gamblang dia menyebut setoran 5% ditarik oleh Meldianty Hagur Nabit sebelum jadwal lelang dilepas ke publik.

Adrianus yang adalah timses pasangan Herybertus Nabit dan Heribertus Ngabut pada Pilkada Manggarai Tahun 2020 dijanjikan mendapat 4 paket proyek setelah menyerahkan Rp50 juta kepada Meldianti.

Selain menuturkan alur suap yang bermuara ke Meldianty, Adrianus juga menyebut kesepakatan fee dibahas di dalam rumah jabatan bupati bersama Meldiyanti sendiri serta seorang Tenaga Harian Lepas (THL) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bernama Rio Senta.

“Duduklah kami bertiga, ibu bupati (Meldi), saya, dan Rio. Kesepakatan waktu itu 5% untuk empat paket proyek. Sepakatlah saya ambil empat proyek dengan total Rp1,4 miliar,” beber Adrianus kepada wartawan.

Adrianus menuturkan, setelah menyerahkan uang melalui karyawan Meldi, Rio Senta kemudian menyuruh Adrianus untuk mengirimkan WhatsApp pemberitahuan ke Meldi dengan sandi khusus.

“Kemudian Rio suruh saya WA pakai kode. ‘Selamat sore ibu, saya sudah turunkan kemiri 50 kg.’ Kemiri itu maksudnya uang. WA saya dibaca tapi seperti biasa, ibu tidak balas,” bebernya. (js)

Tag: