Floressmart- Ancaman perubahan iklim makin terasa di berbagai belahan dunia dengan tanda-tanda yang mencolok seperti musim hujan tidak menentu, musim kemarau semakin panjang dengan durasi 7-8 bulan dan suhu udara terasa sangat panas.
Secara kasat mata perubahan iklim kian terasa seperti melorotnya hasil panenan padi di sawah beririgasi teknis juga sawah tadah hujan. Di berbagai tempat di Manggarai, Manggarai Timur dan Manggarai Barat darurat perubahan iklim mengakibatkan kopi dan cengkeh sebagai tanaman perdagangan utama petani makin jarang berbuah.
Di tingkat pusat fenomena PI telah menjadi aksi nasional melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 tahun 2020.
Dalam Perpres ini Pembangunan Berketahanan Iklim (PBI) telah menjadi salah satu prioritas nasional ke-6 dalam RPJMN 2020-2024 yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Sedangkan di level Pemerintah Daerah isu PBI baru sebatas recana kerja daerah.
Untuk mengantisipasi imbas yang lebih besar, Pemerintah Kabupaten Manggarai, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur menyepakati pembentukan Sekretariat Bersama Pembangunan Berketahanan Iklim (Sekber PBI).
“Alasan 3 kabupaten ini bentuk sekber PBI karena memiliki karakteristik pertanian dan budaya di mana karakteristik kerentanan karena perubahan iklim di tiga wilayah ini sama terutama untuk sektor pertanian berstatus top dan super prioritas menurut Bappenas,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Manggarai, Hilarius Jonta ketika memimpin rapat pertemuan tripartid pembentukan Sekber PBI di ruang pertemuan Bapperida Manggarai, Kamis (3/8/2023).
Dijelaskannya, pembentukan Sekber PBI tertuang dalam rencana aksi PBI yang sebelumnya ditandatangani Bupati Manggarai, Manggarai Timur dan Manggarai Barat pada 3 Agustus 2022 lalu.
Disampaikan Hilarius Jonta, secara geografis wilayah Manggarai Raya berada pada batas utara dan selatan yang sama dan meskipun dipisahkan secara administrasi tapi faktanya 3 wilayah ini saling menopang.
“Kebutuhan akan produk pertanian di satu kabupaten dipasok oleh petani di kabupaten lain misalnya kopi dari Matim dan Manggarai ke Mabar, padi dari Manggarai dan Mabar ke Matim. Selain produk pertanian pasukan kebutuhan protein laut atau ikan datang dari Mabar ke Manggarai dan Matim,” terang dia.
Baik iklim, sejarah, sosial budaya yang sama maka Manggarai Raya ini mempunyai potensi resiko super prioritas, top prioritas dan prioritas. Resiko super prioritas berarti memiliki potensi bahaya tinggi dengan kerentanan tinggi dan dengan resiko bencana yang tinggi sedangkan memiliki resiko top super prioritas berarti memiliki potensi bahaya tinggi dengan kerentanan tinggi atau dengan resiko bencana yang tinggi dan prioritas berarti memiliki potensi bahaya yang tinggi.
“Adapun sektor yang terdampak dari perubahan iklim disitu adalah dari sektor kelautan dan pesisir, sektor air, sektor pertanian dan sektor kesehatan. Nah pembentukan Sekber PBI ini sebenarnya sebagai implementasi terhadap komitmen tahun lalu yang disepekati 3 bupati pada 3 Agustus tahun 2022 kemudian rapat koordinasi kita hari ini tindak lanjut dari pertemuan internal kita dengan Ayo Indonesia pada 23 Juli 2023,” lanjut Jonta.
Seperti dipantau, rapat koordinasi diawali dengan penyampaian poin-poin perubahan iklim dan rencana aksi daerah di masing-masing 3 kabupaten.
Hadir dalam rapat koordinasi dan menyampaikan materi PBI masing-masing, Kepala Bappelitbangda Manggarai Timur Remigius Gonsa Tombor, Sekretaris Bappeda Manggarai Barat, Maria Alfanita serta Direktur Ayo Indonesia, Tarsi Hurmali.
Menyetujui pembentukan sekber
Pada rapat tersebut diputuskan bahwa tiga kabupaten bersepakat membentuk Sekretariat Bersama Pembangunan Berketahanan Iklim.
Kepala Bappelitbangda Matim, Remigius Gonsa Tombor mengatakan, Sekber PBI menjadi penting untuk membangun kesepahaman dalam penyusunan perencanaan dan menetapkan program pembangunan berketahanan iklim.
“Sekber nanti berisikan informasi seputar PBI di 3 kabupaten tentang regulasi atau kebijakan rencana aksi daerah yang menjadi turunan dari rencana aksi nasional yang dituangkan dalam RPJMD RKPD sebagai acuan aksi pembangunan berketahanan iklim,” kata Gonsa Tombor.
Sementara itu ,Pimpinan Ayo Indonesia, Tarsi Hurmali berpendapat, keberadaan sekber sangat strategis melahirkan kebijakan dan komitmen PBI
“Apa yang bisa dibuat oleh sekretariat
membantu menyebarkan informasi lintas daerah membantu lobi terkoordinasi dengan para pihak seperti pemerintah pusat, menyelenggarakan studi-studi riset dan penyebarannya, mendorong peningkatan perhatian kebijakan pembangunan di tiap daerah, mengkoordinasikan gerakan bersama lintas kabupaten, orang muda petani-petani muda, warga rentan dan lain-lain. Mari belajar bersama dari praktek baik tentang kebijakan anggaran dan pelaksanaan program di setiap daerah,” tekan Hurmali.
Senada, Sekretaris Bappeda Manggarai Barat, Maria Alfanita mengatakan, pihaknya mendapat dukungan penuh dari Bupati Mabar Edistasius Endi yang bahkan mendorong pembentukan Sekber PBI bersama Pemkab Manggarai dan Manggarai Timur untuk bersinergis mengatasi masalah yang paling nyata akibat perubahan iklim seperti persoalan air.
“Sebelum kesini kami bersama-sama Pak Kaban kami menghadap Pak Bupati begitu ia menyetujui pembentukan sekber. Harapan beliau agar sekber lebih terfokus kegiatannya untuk peningkatan kesejateraan masyarakat. Salah satu pointnya adalah masalah air jadi bagaimana nanti ke depannya dibahas bersama,” tutur Maria Alfanita.
Sebagai informasi, forum rapat bersepakat untuk membentuk Sekber yang berfungsi sebagai media tiga kabupaten untuk merumuskan berbagai kebijakan tentang PBI.
Draft Tata Kelola Kesekretariatan disiapkan oleh Bappelitbangda Matim. Sedangkan penyempurnan formulasi kesepakatan bersama dilakukan oleh Kabag Kerjasama Kabupaten Manggarai, Kabag Pemeritahan Mabar dan Matim.
Penandatanganan Kesepakatan Bersama diupayakan pada waktu Festival Golo Koe di Labuan Bajo. (js)