Aliansi Masyarakat Adat Poco Leok demo tolak geothermal di Kantor Bupati Manggarai (Floressmart/js)
Floressmart- Masyarakat adat dari 10 Gendang (rumah adat) se-Poco Leok Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur menggelar demonstrasi menolak proyek pengembangan geothermal di wilayah mereka.
Unjuk rasa yang digelar di depan Kantor DPRD dan Kantor Bupati Manggarai, Rabu (9/8 /2023) merupakan aksi kesekian. Pernyataan sikap warga tidak berbeda dengan aksi protes yang dilakukan di Lungar selama ini yakni “Tolak Geothermal Poco Leok.
Massa yang tergabung dalam Aliansi Persatuan Masyarakat Adat Poco Leok mendesak PLN untuk menghentikan segala aktifitas berkaitan dengan pengembangan geothermal di wilayah Poco Leok.
Selain PLN, massa juga menyoalkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Lokasi (Penlok) panas bumi untuk 4 tapak pengeboran atau wellpad D E F G.
“Lawan lawan ! tolak geothermal ! cabut SK Bupati!” begitulah yel-yel yang terdengar selama aksi berlangsung, baik di DPRD juga di Kantor Bupati Manggarai.
Menurunkan massa tidak sedikit, namun aksi damai ini berlangsung aman dan tertib di bawah pengamanan puluhan personel dari Polres Manggarai. Peserta aksi terlihat mengenakan pita khusus dan terus berada di dalam barisan yang dipagari tali.
Membawa contoh hasil bumi
Di depan Kantor Bupati massa berorasi sambil membawa contoh hasil bumi dari tanah Poco Leok seperti ubi-ubian dan kopi serta cengkeh.
Ini seakan mau menunjukkan kepada pemerintah dan masyarakat luas bahwa masyarakat Poco Leok sejak dahulu kala berpencharian sebagai petani. Massa berjingkrak menyukuri kesuburan tanah Poco Leok.
“Kami hidup dari pertanian sehingga lahan untuk bertani tidak boleh dirusak. Biarkan panas bumi diam di dalam rahim Poco Leok berdamai dengan tanah ulayat kami. Tanah komunal adalah rahim jangan dirusak!” seru seorang orator.
99 persen warga Poco Leok menolak geothermal
Massa bawa sampel hasil bumi saat demo tolak geothermal (Floressmart/js)
Adapun masyarakat adat yang menolak meliputi Gendang Lungar, Gendang Tere, Gendang Jong, Gendang Rebak, Gendang Cako, Gendang Ncamar, Gendang Nderu, Gendang Mori, Gendang Mocok, dan Gendang Mucu.
Dalam orasi, masyarakat Adat Poco Leok menggelisahkan ancaman serius terkait perampasan tanah mereka dalam propaganda pembangunan energi listrik oleh PLN untuk “Indonesia Terang”. Warga Poco Leok tampak tak bergeming, menyerukan perlawanan sampai titik darah penghabisan.
“Mayoritas warga menolak itu 99 persen yang tolak. Tetapi pemerintah menilai itu sebagai riak-riak kecil. Maka dari itu kami akan menggelar aksi untuk membuktikan kepada publik bahwa mayoritas warga menolak proyek ini,” sebut orator melalui pengeras suara.
“Dari total populasi Poco Leok sekitar 3000 jiwa hanya 1 persen yang mendukung mereka itu orang berdarah Poco Leok tapi tinggal di luar Poco Leok. Mereka setu karena bukan mereka yang nantinya terkena efek pengeboran panas bumi tapi kami yang tinggal di dalam,” teriak orator yang lain dari atas mobil pick-up.
Pengembangan PLTP Ulumbu di Poco Leok 2×20 MW merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dilaksanakan PT. PLN (Persero). Unit 5 dan 6 Poco Leok kapasitas 2×20 MW merupakan perluasan dari PLTP Ulumbu Unit 1,2,3,4 sebesar 10 MW yang beroperasi sejak 2012 lalu.
Proyek ini bakal menelan biaya Rp10 triliun dibiayai dana pinjaman Bank Pembangunan Jerman Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).
Tudingan adu domba
Pendemo menuding PLN sengaja menciptakan bara di atas proyek panas bumi itu. Mereka juga menyalahkan Bupati Heribertus Nabit sebab di balik penerbitan izin lokasi pada akhir tahun 2022 lalu, Bupati Manggarai mengabaikan sikap kelompok mayoritas yang menyatakan penolakan.
“Ini Belanda gaya baru, politik adu domba dan pemaksaan kehendak sedang terjadi. Saat ini masyarakat Poco Leok mencekam. Sudah terjadi keretakan dan permusuhan antar klan. Ditambah dengan sikap arogan aparat keamanan yang tiap hari ke lokasi mengawal petugas PLN dan pegawai pertanahan serta orang-orang asing yang melakukn penelitian. Selama itu juga kami tidak berada di rumah atau bekerja kami terpaksa turun untuk menghadang. Sampai kapanpun proyek ini kami tolak!”
Desak pencabutan SK Bupati
Tokoh muda Gendang Lungar, Masyudi Onggal mendesak pencabutan SK Penlok oleh Bupati Heribertus Nabit.
“Masyarakat Poco Leok tidak akan berkompromi dalam menghadapi potensi kerusakan terhadap lingkungan, tanah, air, dan kehidupan masyarakat. Ia menyatakan bahwa tidak akan ada ruang untuk diskusi atau pendekatan kompromi selama rencana pengembangan geothermal ini masih ada,” sebut Masyudi.
Merujuk SK Nomor HK/417/2022 tentang Penetapan Lokasi Perluasan PLTP Unit 5-6 di Poco Leok yang diteken Bupati Manggarai Heribertus Nabit di mana wilayah sasaran perluasan operasi panas bumi itu mencakup 13 kampung di tiga desa, yakni Desa Lungar, Desa Mocok dan Desa Golo Muntas.
Di tiga desa ini, kaya Yudi, terdapat sekitar 3000 jiwa penduduk, mayoritas di antaranya bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan juga peternakan.
Adapun lokasi pengeboran ditargetkan berjumlah 60 titik dan menyebar di kampung-kampung warga.
“Kami mendesak Bupati Manggarai untuk mencabut SK Nomor HK/417/2022 tentang Penetapan Lokasi Perluasan PLTP Unit 5-6 di Poco Leok, dan segera mengambil langkah konkret untuk menghentikan seluruh proses survey dan pematokan lahan untuk perluasan proyek panas bumi Ulumbu ke Poco Leok oleh Dinas ATR/BPN Manggara,” teriak Madyudi.
Alasan Penolakan
Menurut Masyudi Onggal, warga Poco Leok memilih mempertahakan setiap jengkal tanah Poco Leok sebagai sebuah entitas komunal yang tidak dipisahkan dengan masyarakat adat di sana.
“Tanah adalah rahim dan ruang hidup, dan karenanya wajib dijaga hingga ke generasi berikutnya. Tanah Poco Leok yang penuh dengan tanaman kopi dan cengkeh, adalah tulang punggung perekonomian keluarga, hingga berhasil menyekolahkan anak ke jenjang perguruan tinggi. Menjual lahan kepada perusahaan akan berdampak pada kehilangan ruang pangan dan pekerjaan, hingga pada akhirnya menimbulkan kemiskinan dan alih profesi,” demikian orasi Masyudi.
Ancaman terhadap sumber air
Disampaikannya, rencana pengeboran panas bumi di dekat sumber mata air warga juga menjadi ancaman serius. Lokasi wellpad G, misalnya, hanya berjarak sekitar 100 meter dari Wae Nobak dan Wae Lapang, juga tak terlalu jauh dari Wae Sower, Wae Kilo Manuk, Wae Lanteng, dan Wae Ruka.
“Seluruh sumber mata air itu vital bagi warga, dimanfaatkan untuk konsumsi domestik rumah tangga, ternak, dan lahan pertanian juga perkebunan. Tambang panas bumi yang rakus air dan potensi panas yang berada di perut bumi dipaksa keluar dengan menyemburkan air dan zat kimia, berkibat pada pencemaran akibat larutan hidrotermal yang mengandung kontaminan seperti arsenik, antimon, dan boron. Zat-zat kimia tersebut berbahaya bagi kesehatan manusia dan ekosistem,” beber Masyudi.
Dalam tuntutannya aliansi masyarakat adat mendesak Bank Pembangunan Jerman Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) untuk segera mengevaluasi dan menghentikan pendanaan transisi energi di Indonesia, baik untuk keseluruhan proyek geothermal di pulau Flores, maupun secara khusus untuk perluasan proyek tambang panas bumi Ulumbu ke Poco Leok.
Mendesak PT PLN (Persero) untuk menghentikan seluruh proses perluasan wilayah operasi tambang panas bumi Ulumbu ke Poco Leok.
Mendesak Plt. Gubernur NTT, DPRD Provinsi NTT, DPRD Kabupaten Manggarai untuk segera menyurati Menteri ESDM, PT PLN, Kapolri, dan Bupati Manggarai agar seluruh proses rencana perluasan operasi tambang panas bumi Ulumbu ke Poco Leok dihentikan, sekaligus mendesak aparat keamanan untuk hentikan tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap warga Poco Leok.
Dialog dengan Wakil Bupati
Perwakilan massa aksi berdialog dengan Wakil Bupati Manggarai (Floressmart/js)
Sebanyak 100 orang perwakilan pengunjuk rasa berkesempatan menggelar dialog dengan Wakil Bupati Heribertus Ngabut di Aula Nuca Lale. Menggantikan Bupati Heri Nabit yang sedang bertugas ke Jakarta Wabup Ngabut didampingi Sekda Fansy Jahang.
Wabup Heri Ngabut dalam kesempatan itu mengaku tidak bisa berbuat banyak selain menampung semua aspirasi masyarakat untuk dilaporkan ke Bupati Heribertus Nabit. Persoalan geothermal di Poco Leok diakui Heri wrtus Ngabut hanya mengetahui dari pemberitaan media.
Meskipun Wabup Ngabut selalu bilang dia dalam persolan geothermal Poco Leok tidak pernah dilibatkan namun sepertinya massa tidak mau tahu. Mantan Kepala Kesbanglinmaspol Manggrai itu dipaksa membuat surat pernyataan tertulis berisi perintah menghentikan semua aktifitas berkaitan dengan geothermal di Poco Leok sampai SK Penlok resmi dicabut.
Tokoh yang dikenal berpengalaman menyelesaikan konflik di berbagai tempat di Manggarai, Ngabut tidak mau bersikap seperti kerbau dicocok hidung. Dia segera memotong usulan seorang perwakilan pengunjuk rasa yang menuntut surat penegasan dari Wabup Heribertus Ngabut.
“Tidak perlu buat surat, jangan paksa saya. Saya bisa mengimbau PLN untuk hentikan segala proses di tengah suasana ribut begini. Bupati pulang saya langsung laporkan semua tuntutan masyarakat,” kata Heribertus Ngabut dalam kesempatan itu.
Kepada wartawan Wakil Bupati Heribertus Ngabut menerangkan sekali lagi memang tidak dilibatkan sedikitpun dalam rencana pengembangan PLTP Ulumbu di Poco Leok. Dia menegaskan kewenangan membuat ataupun mencabut SK Penlok hanya ada pada Bupati.
“Jujur saja saya memang belum dilibatkan. Tapi tidak apa-apalah bagi saya kan tentu ada prosedur aspek pemerintahan. Yang punya hak untuk mengeluarkan SK itu memang absolut kewenangan Bupati ya,” kata Heribertus Ngabut.
Mengaku baru pertama bertemu dengan masyarakat Poco Leok, Wabup Ngabut mencoba menggunakan cara persuasif sebatas menghimbau PLN untuk menghentikan sementara waktu semua proses yang berkaitan dengan pengembangan geothermal di Poco Leok.
“Kita cooling down dulu lah kita himbau mengkoordinasikan dengan pihak-pihak di lapangan itu untuk sepakat karena kalau mereka melakukan aktivitas di tengah situasi model begini itu akan menimbulkan luka demi luka ya. Coba kita potong dulu istirahat sabar sambil kita diskusikan barang ini dengan Pak Bupati juga diskusi dengan PLN dengan Ulumbu itu atau dengan pihak-pihak lain yang terlibat sabar pelan-pelan dulu.
Maka aktivitas lapangan itu jangan dulu menurut saya. Sebab kalau itu dipaksakan maka tidak ada guna ini diskusi karena luka akan bertambah hebat,” ungkap Ngabut. (js)
