Ratusan Nakes di Manggarai Minta Diangkat Jadi ASN, Dewan Janji Ketemu Menkes

Ratusan nakes di kantor DPRD Manggarai (Sumber : Ist)

Manggarai- Ratusan tenaga kesehatan (nakes) berstatus THL atau non Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) geruduk kantor DPRD, Rabu (6/3/2024).

Mereka menyampaikan beberapa poin tuntutan yakni diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan meminta pemerintah mengutamakan nakes yang bertugas di Manggarai dalam formasi PPK tahun 2024.
Selain itu para nakes juga menyatakan kekecewaan mereka terhadap kepemimpinan Bupati Heribertus Nabit yang terkesan ‘membual’ degan janji memerhatikan kesejahteraan tenaga kesehatan.
“Kalau tak salah janji naikkan tamsil 100 persen itu mana. Sekarang gaji kita THL banyak tersendatnya. Beredar juga isu ada PHK massal khusus nama-nama nakes yang ngotot perjuangkan haknya termasuk kita yang sedang berjuang perbaiki nasib jadi ASN mungkin dianggap melawan Bupati,” kata seorang nakes yang memakai masker.
Sebelum berdialog dengan anggota dewan ratusan nakes yang datang dari 25 puskesmas itu menyampaikan orasi di halaman kantor DPRD.
Ketua ikatan forum nakes non-ASN Kabupaten Manggarai, Elias Ndala dalam RDP di ruang komisi A meminta lembaga representan itu merekomendasikan usulan formasi khusus ke Bupati Manggarai.
“Dengan mempertimbangkan tenaga kesehatan memiliki status PL1 dan PL2 hasil seleksi tahun 2022 dan 2023,” kata Elias.
Elias juga minta kepada Pemda Manggarai agar mengangkat para tenaga kesehatan honorer dengan usia pengabdian 2-5 tahun tanpa test dalam seleksi PPPK tahun 2024.
“Pemerintah mengangkat dan menempatkan semua tenaga kesehatan honorer yang memiliki status PLI, PL2, tanpa Test pada tahun 2024 di Puskesmas masing-masing. Prioritas kita di Manggarai dulu lah,” tuntut Elias.
“Mengangkat para tenaga kesehatan honorer yang memiliki status umur 35 tahun ke atas menjadi prioritas tanpa tes dalam seleksi test PPPK tahun 2024. Pemerintah juga harus memberikan kami upah sesuai UMR,” ungkapnya lagi.
Janji menghadap Menkes
Menanggapi curhatan para nakes tersebut, Ketua Komisi A Thomas Edison Rihi Mone berjanji meneruskan aspirasi nakes kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai dan Pemerintah Pusat.
“Kami dari komisi A DPRD Kabupaten Manggarai, akan melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memperjuangkan aspirasi dari nakes non ASN,” kata Edi didepan ratusan Nakes yang geruduk kantor DPRD.
Kata Edison, lembaga DPRD memfokuskan perhatian supaya nakes non ASN yang lolos passing grade 1 agar diakomodir dalam pengangkatan.
“Yang sudah lulus passing grade 1 itu menjadi perhatian prioritas oleh pemerintah,” tegas politisi Hanura itu.
Ratusan nakes non ASN di Kabupaten Manggarai sebelumnya telah bertemu Sekda, Fansi Jahang pada 12 Februari 2024 lalu. Tuntutan mereka sama, meminta pemerintah alokasikan kuota yang banyak untuk nakes pada formasi PPPK 2024 dan segera menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) tahun 2024 untuk nakes non ASN.
Dalam pertemuan itu Sekda Jahang dan Kepala Dinas Kesehatan drg. Bertolomeus Hermapon menjanjikan solusi terhadap tuntutan para nekes. (js)