Sengketa Tanah Puskesmas Borong Telah Diputus, Kuasa Hukum : Sah Milik Pemkab Matim

Tim Kuasa Hukum Pemkab Matim : Fransiskus Ramli Boy Koyu, Frumensius Fredrick Anam, Yeremias Odin, dan Syuratman (ist)

Manggarai Timur- Perkara perdata tanah Puskesmas Borong antara Katarina Tundur melawan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur (Matim) telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Ruteng (PN Ruteng) pada hari Senin, 4 Maret 2024.

Informasi putusan Perkara Perdata Nomor: 22/PDT.G/2023/PN.Rtg dipublikasikan melalui E-Court Mahkamah Agung RI.

Ketua tim kuasa hukum Pemda Manggarai Timur, Fransiskus Ramli Boy Koyu menjelaskan kliennya (Pemkab Matim) mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Katarina Tundur dkk dalam perkara perdata tersebut.

Boy Koyu menilai penguasaan tanah Puskesmas Borong oleh Pemkab Manggarai dari tahun 1968 sampai tahun 2007 dan Pemkab Manggarai Timur sejak tahun 2007 hingga sekarang dalam gugatan konvensinya terkesan seolah-olah sama sekali tidak berdasar atau tanpa alas hak yang sah.

Baca juga  Victor Slamet-Frans Ramli Deklarasi, Bangun Manggarai dengan Pertanian

Boy Koyu juga menampik tudingan yang menyebut gugatan ahli waris dari mendiang Alex Tundur kepada Pemkab Manggarai dan Manggarai Timur akibat mengingkari perjanjian.

“Tidak benar semua itu. Pada fase pembuktian telah kami buktikan sebaliknya bahwa penguasaan tanah Puskesmas Borong oleh Pemkab Manggarai dan Pemkab Manggarai Timur adalah berdasar atau dengan alas hak yang sah,” kaya Boy, Senin (11/3/2024).

Boy Koyu menjelaskan, pada tahun 1968 terjadi kesepakatan lisan penyerahan tanah Puskesmas Borong antara Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai atas nama Frans Sales Lega dan ayah para penggugat konvensi yaitu alm. Alex Tundur.

Baca juga  Kasus Pelanggaran Pemilu, Wakil Ketua DPRD Matim Divonis Sebulan Penjara 

Perjanjian lisan tersebut kemudian diikuti dengan perjanjian tertulis pada tanggal 27 Februari 1993 antara Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai atas nama Drs. G.P. Ehok dan ahli waris dari alm. Alex Tundur.

“Penyerahan tanah tersebut dilakukan dengan imbalan berupa sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam surat penyerahan tersebut,” ungkap Boy Koyu.

Adapun amar putusan Perkara Perdata Nomor: 22/PDT.G/2023/PN.Rtg sebagaimana tercantum dalam E-Court MA, Majelis Hakim PN Ruteng menyatakan kesepakatan lisan antara Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai atas nama Frans Sales Lega dan alm. Alex Tundur pada tahun 1968 dan Surat Penyerahan Hak Atas Tanah pada tanggal 27 Februari 1993 antara Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai atas nama Drs. G.P. Ehok dan Ahli Waris dari alm. Alex Tundur adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan tanah objek sengketa.

Baca juga  MoU Posbakum PN Ruteng dan LBH Manggarai Raya

Selain itu, Majelis Hakim PN Ruteng menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa yang di atasnya terdapat bangunan/gedung Puskesmas Borong adalah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur yang dikelola oleh Bupati Manggarai Timur c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

“Menurut hemat kami, putusan Majelis Hakim PN Ruteng sudah sangat tepat dan benar,” tutup Boy Koyu. (js)

Tag: