Gaduh Pemecatan Nakes,  Edison : Bupati Barbar

Ketua Komisi A DPRD Manggarai, Edison Rihi Mone (Foto : Yohanes).

Manggarai– Pemecatan 20 tenaga kesehatan (nakes) yang bekerja di Rumah Sakit Pratama Reo, Kecamatan Reok gaduh di publik juga dikecam wakil rakyat.

Dalam pemberitaan media disebutkan bahwa pemecatan terhadap nakes berstatus tenaga sukarela murni itu tertuang dalam surat resmi yang ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai drg. Bartolomeus Hermopan yang ditujukan kepada Plt. Direktur Rumah Sakit Pratama Reo tertanggal 15 Maret 2024.

Dicantumkan dalam surat itu alasan pemecatan tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan tidak tersedianya jaminan anggaran terhadap bahaya atau risiko pekerjaan yang sangat besar sebagai tenaga kesehatan.

“Melakukan pemberhentian dengan hormat kepada bapak/ibu dengan status sebagai tenaga sukarela murni di Rs. Pratama Reo di Reo terhitung mulai tanggal dikeluarkannya surat ini,” bunyi surat tersebut.

Dalam surat dengan Nomor: 821/800.1.6.3/DINKES/111/2024 yang dilihat Senin 19 Maret 2024 malam, Hermopan juga memberi apresiasi yang setinggi-tinginya kepada para tenaga sukarela murni yang mengabdi atas dedikasi dan pengabdian yang telah dijalankan sebagai pelayan masyarakat di Rumah Sakit Pratama Reo.

Bupati emosional

Pemecatan ini dilakukan setelah ratusan nakes menggelar aksi demo di kantor DPRD Manggarai pada 6 Maret 2024.

Baca juga  Bupati Manggarai Kalah PTUN, Para ASN Nonjob Dikembalikan pada Jabatan Setara

Saat itu para nakes meminta bantuan lembaga DPRD menjembatani kisruh kontrak para nakes yang terancam tidak diperpanjang.

Bupati Heribertus Nabit bereaksi atas demo tersebut. Secara terbuka Bupati Nabit melempar ancaman pemecatan untuk mereka yang melakukan aksi demo.

“Besok saya akan bersurat secara resmi ke Pak Sekda, lakukan refocusing ulang. Jadi, semua yang demo, saya tidak akan tanda tangani surat perpanjangan,” sebut Bupati Nabit saat menyampaikan sambutan pelantikan 10 pimpinan OPD, Senin 18 Maret 2024.

“Yang demo itu berhentikan semua. Saya ini tidak takut kalau diancam. Dan, tidak usah ancam saya karena ini mau pilkada, kau tidak usah pilih saya, tidak masalah. Tidak usah pake ancam,” ucap Nabit.

Bupati barbar

Sikap emosional Bupati Nabit itu sontak dikecam Edison Rihi Mone, anggota DPRD Kabupaten Manggarai.

Menurut Rihi Mone, betapa Bupati Nabit  memperlihatkan arogansi penguasa.

“Hari ini saya membaca bahwa Nabit memberhentikan nakes sukarela murni, itu arogansi penguasa yang terlalu barbar, hanya karena orang memperjuangkan nasibnya, dia datang bertemu dengan pemerintah tetapi pemerintah tidak pernah bertemu dengan dia, dan mereka datang ke DPRD dianggap salah oleh Heri Nabit,” tegas Rihi Mone dihubungi pada Selasa, (19/03/2024) malam.

Baca juga  20 Nakes di Manggarai Dipecat, Wabup ke Wartawan : Tanya Bupati

Terhadap sikap Nabit yang barbar, Rihi Mone menyatakan sikapnya melawan kebijakan menggunakan mekanisme yang berlaku pada lembaga wakil rakyat

“Saya punya kapasitas untuk melakukan perlawanan di ruang paripurna. Karena apa yang dilakukan Heri Nabit mengangkangi pemerintah dan arogan di dalam menjalankan tugas dan fungsinya,” tegasnya.

“Fungsi pelayanan mengayomi, melindungi sudah hilang. Yang ada malah siapapun yang melakukan demonstrasi dan protes memperjuangkan nasibnya dianggap salah di mata dia. Dan menurut saya tidak elok pemimpin kaya gini. Dan saya pasti lawan,” tambah politisi Hanura Manggarai itu.

Bupati Nabit tak bisa diandalkan

Sebagai legislator yang turut berkeringat memenangkan Heri Nabit menjadi Bupati Manggarai pada pilkada 2020 lalu, Rihi Mone mengungkapkan kekecewaannya lantaran Nabit tidak mampu mewujudkan perubahan sesuai janjinya.

“Saya awalnya dulu berharap betul bahwa di bawah kepemimpinan Pak Hery Nabit terjadi akseleraei perubahan yang luar biasa. Ternyata di dalam perjalanan saya melihat justru jauh dari panggangan api. Apa yang mereka omong tentang jargon perubahan seperti ‘tela galang peang kete api one’ itu tidak terwujud,” tegasnya.

Baca juga  Jadi Jurkam Ganjar Pranowo, Bupati Heri Nabit Ajukan Cuti

“Mereka katakan bahwa bertepatan dengan itu terjadi covid. Kita sepakat karena dia tahun kita urus covid. Tetapi setelahnya seluruh rakyat Manggarai sepakat untuk membayar itu semua dengan pinjaman sebanyak 110 M. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata tidak ada hal yang luar biasa,” tambahnya.

Komunikasi kurang bagus

Edison yang adalah Ketua Komis A DPRD Manggarai ini juga pesimistis dengan gaya komunikasi Heri Nabit dengan pemerintah pusat.

“Terkait komunikasi dengan pusat. Harapan kita bahwa bupati yang berasal dari partai PDIP dan Presiden yang juga PDIP akan gampang melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat, tetapi faktanya dari tahun ke tahun tidak ada. Terjadi pola komunikasi yang kurang bagus,” ujarnya.

Hal lain yang membuat Edison ragu akan kemampuan Nabit dalam mengelola kekuasaan. Sikap Heri Nabit kata Edison, menampilkan gaya otoriter utamanya bagi yang selama ini melakukan aksi protes terhadap kebijakan pemerintah.

“Saya punya harapan besar selama ini bahwa ketika ada masyarakat yang melakukan aksi demo, Hery Nabit meluangkan waktu untuk bertemu. Saya memantau beberapa kali terjadi demonstrasi Hery Nabit tidak pernah bertemu,” tutupnya. (js)

Beri rating artikel ini!
Tag: