Kemenkes Beri Garansi, 249 Nakes yang Dipecat Bupati Nabit Bisa Ikut Tes PPPK

Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan, dr. Zubaidah Elvia di Aula Efata Ruteng Manggarai (Foto : Yohanes/Floressmart).

Manggarai- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberi garansi 249 tenaga kesehatan yang dipecat Bupati Manggarai Nusa Tenggara Timur, Heribertus Nabit bisa mengikuti seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) jalur PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Kendati saat ini tidak lagi bekerja di puskesmas maupun rumah sakit milik pemerintah, tapi peluang itu terbuka lebar sebab para nakes yang dipecat telah mengabdi sekian lama bahkan ada yang bekerja selama 17 tahun, sedang masa kerja yang diatur dalam syarat seleksi ASN PPPK minimal 2 tahun saja.

“Untuk kebijakan seleksi PPPK tahun 2023 belum keluar dari Menpan-RB. Tapi kalau kita belajar dari beberapa tahun ke belakang ya seleksi PPPK itu tidak harus harus apa itu yang sudah bekerja yang belum bekerja pun boleh tapi dia harus punya pengalaman bekerja 2 tahun,” kata Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan, dr. Zubaidah Elvia saat diwawancarai di Aula Efata Ruteng Manggarai, Jumat 18 Mei 2024.

Baca juga  20 Nakes di Manggarai Dipecat, Wabup ke Wartawan : Tanya Bupati

Ini tentu kabar bagi para nakes yang dipecat, sebab sejak diberhentikan per 1 April 2024 mereka terus was-was tidak bisa mengikuti seleksi PPPK tahun ini. Alasan itu pula membuat mereka mau meminta maaf ke Bupati Nabit supaya dipekerjakan kembali.

Menurut dr. Zubaidah, pihaknya berupaya perjuangkan para nakes non ASN itu mengikuti seleksi PPPK jalur khusus.

“Kalau tahun 2023 ada jalur khusus dan jalur umum. Jalur khusus itu adalah orang yang bekerja di Puskesmas melamar di Puskesmas itu tapi kalau di jalur umum bekerja di rumah sakit swasta pun boleh,” kata Zubaidah didampingi Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi.

Eks Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang ini mengaku telah mendalami kisruh pemecatan nakes di Manggarai sejak hal tersebut viral diberitakan. Pejabat eselon I Kemenkes ini juga telah mendengar duduk persoalan tersebut dari Kepala Dinas Kesehatan Manggarai Bartolomeus Hermopan.

Baca juga  Ada Kesan Oknum THL Manggarai Kebablasan, Bupati Nabit Beri Peringatan

“Jadi kalau hal seperti ini (pemecatan) tidak bisa menutup mereka kita tunggu kebijakan Menpan seperti apa,” sebut Zubaidah Elva.

Prihatin gaji nakes kecil

Kementerian Kesehatan RI, lanjutnya, tidak bisa mengintervensi keputusan kepala daerah. Atas pemecatan itu Kemenkes hanya bisa prihatin terlebih gaji mereka untuk Januari-Maret 2024 sampai saat ini belum dibayarkan.

“Kasihan yang bekerja sudah bertahun-tahun kemudian gaji dibawah standar, itu kan sangat memprihatinkan. Itu juga harus dikaji kok pegawainya kenapa betah, nah, hal-hal seperti ini kita harus kaji dari semua sisi, semua aspek, nggak hanya dari satu aspek, bukan dari pegawainya saja. Tetapi, dari sisi pemerintah juga kita kaji. Semua hal dikaji termasuk anggaran,l bagaimana perencanaannyabkok sampai tidak bisa digaji,” ungkap dokter umum tersebut.

Baca juga  Demokrat Puji ASN Nonjob Kalahkan Bupati Manggarai di PTUN

“Istilahnya selama 3 bulan ini kan kinerja dia itu harus dihargai. Seharusnya nanti coba kami sampaikan ke bupati kebetulan datang dengan Ombudsman RI ini kami akan melakukan audiens dengan Bupati hari ini untuk meminta kebijaksanaan,” tutup Zubaidah.

Ratusan nakes saat mendatangi kantor DPRD Manggarai (ist).

Tidak takut tak dipilih di pilkada

Untuk diketahui, 249 nakes non ASN yang dipecat per 1 April 2024 merupakan Tenaga Pendukung Pelayanan Kesehatan (TPPK) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terbagi dalam tiga kategori yakni Tenaga Harian Lepas (THL), Tenaga Pendukung dan Tenaga Penunjang Kesehatan.

Bupati Nabit lantang menyampaikan alasan memecat 249 nakes itu karena mereka sebelumnya mendatangi kantor DPRD yang berakhir dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi A.

“Besok saya akan bersurat secara resmi ke Pak Sekda, lakukan refocusing ulang.Yang demo itu berhentikan semua. Saya ini tidak takut kalau diancam. Dan, tidak usah ancam saya karena ini mau pilkada, kau tidak usah pilih saya, tidak masalah. Tidak usah pake ancam,” ucap Nabit. (js)

Tag: